Anggota Fraksi PDIP Soroti Kinerja Hutama Karya di Masa Covid-19

0
107

Ilustrasi tol trans Sumatera/Hutama Karya

BUMN Karya disoroti kemampuannya untuk menjalankan penugasan dari pemerintah dalam hal pembangunan. Sorotan ini muncul lantaran beberapa ahli dan mantan menteri BUMN berpendapat kinerja BUMN Karya kurang begitu maksimal.

“Sejauh mana bapak-bapak atau direksi itu punya keyakinan bisa menyelesaikan amanah dari pemerintah untuk melaksanakan penugasan ini?” kata anggota Komisi VI DPR Ananta Wahana ketika rapat kerja dengan 3 BUMN Karya yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Rapat kerja itu antara lain membahas atau mendalami pencairan utang pemerintah ke BUMN tahun 2020. Menurut Ananta, BUMN sekarang ini menghadapi masalah mendasar terutama dalam hal sumber daya manusia dan mental. Dan itu terkait dengan penggunaan uang khusus soal penyertaan modal negara (PMN) serta pencairan utang.

Untuk Hutama Karya, misalnya, politikus PDI Perjuangan ini meminta penjelasan secara detail bagaimana merealisasikan pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera yang diperkirakan menelan total investasi hampir Rp 500 triliun. “Proyek tol (lebih 2.000 kilometer) dulu pernah disampaikan tidak melibatkan asing, kalau begitu sebenarnya melibatkan siapa?” tanya Ananta.

Baca Juga :   Covid-19 Bikin Daya Beli Turun, Nilai Transaksi Kartu Kredit Ikut Anjlok 40%

Ananta juga meminta penjelasan tentang skenario pembangunannya. Semisal, apakah melibatkan pengusaha lokal, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan lain sebagainya. Penjelasan seperti ini, menurut Ananta, penting untuk menjawab berbagai sorotan tersebut terutama dalam hal pelibatan asing atau tidak.

Kinerja Hutama Karya lainnya yang menjadi perhatian Ananta terkait dengan pembangunan hunian terintegrasi transportasi atau rumah susun stasiun di Stasiun Jurangmangu di atas lahan seluas 4,6 hektare. Pembangunan ini dilakukan Hutama Karya melalu anak usahanya PT HK Realtindo (HKR).

“Ini kan tanahnya punya kereta api, nah kira-kira ini kan mestinya karena ini tanah di sekitaran stasiun, peruntukannya (perizinannya) ini sudah sesuai belum. Kalau tidak, ini proyek 2,1 triliun kalau tidak salah ini bisa akan melibatkan kerugian-kerugian masyarakat,” kata Ananta.

Di samping itu, Hutama Karya juga diminta menjelaskan strateginya dalam menghadapi pelemahan daya beli masyarakat sebagai dampak wabah Covid-19. “Daya belinya runtuh, jadi  akan mempengaruhi orang masuk tol  berkurang, kira-kira 2 tahun ke depan ini apakah Hutama Karya sudah mensiasati dan buat skenario apabila itu terjadi,” kata Ananta.

Baca Juga :   Industri Manufaktur Dinilai Akan Kembali Pulih Setelah Covid-19 Berlalu

 

Leave a reply