Angka Kemiskinan Malaysia Berbeda dengan Realitas

Angka-angka resmi pemerintah tidak bisa lagi dijadikan tolok ukur. Terlebih cara mengukurnya sudah ketinggalan zaman. Menggunakan indikator yang sama meski biaya hidup semakin tinggi
0
562

Iconomics – Angka statistik tingkat kemiskinan acapkali berbeda dengan kenyataannya. Di Malaysia, pemerintah sering mengaku hampir berhasil menghilangkan kemiskinan di negara itu.

Tetapi, apa yang terjadi sebenarnya? Pelapor khusus PBB menemukan kenyataan yang berbeda sekali dengan angka tingkat kemiskinan resmi yang dikeluarkan pemerintah Malaysia. Disebutkan tingkat kemiskinan yang mencapai 49% pada 1970 turun secara tajam menjadi tinggal 0,4% pada 2016.

Seperti dilaporkan Reuters pada Jumat (23/8), pelapor khusus PBB soal kemiskinan dan HAM, Philip Alston mengatakan, hasil analisis lembaga independen menunjukkan tingkat kemiskinan di Malaysia cukup lumayan. Hasil lembaga tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di Malaysia mencapai 15%.

Karena itu, kata Alston, angka-angka resmi pemerintah tidak bisa lagi dijadikan tolok ukur. Terlebih cara mengukurnya sudah ketinggalan zaman. Selalu menggunakan indikator serupa dalam beberapa dekade meski biaya hidup semakin tinggi.

“Angka resmi pemerintah Malaysia menjadikan negara tersebut menjadi posisi teratas dalam mengentaskan kemiskinan. Tapi, saya berpikir bukan di sana masalahnya,” kata Alston dalam kunjungan 11 hari di Malaysia.

Baca Juga :   Wakil Ketua Komisi IX Dukung Rencana Moratorium Pengiriman PMI ke Malaysia

Dikatakan Alston, ukuran tingkat kemiskinan di Malaysia, pengeluaran per rumah tangga mencapai 980 ringgit atau setara US$ 234 per bulan. Dengan 4 anggota keluarga, maka setiap orang harus bertahan hidup dengan 8 ringgit atau kurang dari US$ 2 per hari.

Tentu saja ukuran ini dinilai Alston sudah ketinggalan zaman. Karena, ukuran demikian bisa dilakukan apabila dalam keadaan darurat atau luar biasa. Karena angka demikian, maka kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tidak efektif.

Alston karena itu mendesak pemerintah Malaysia untuk mengkaji ulang metode mereka dalam mengukur tingkat kemiskinan. Juga penting untuk memperhitungkan kelompok-kelompok yang rentan dan tidak dimasukkan sebagai tolok ukur. Semisal, keluarga tanpa kewarganegaraan, buruh migran dan kaum pengungsi.

“Hanya dengan demikian, pemerintah Malaysia mulai merancang kebijakan yang secara sistematis dapat memenuhi kebutuhan mereka,” kata Alston.

Soal ini, pemerintah Malaysia belum memberikan komentarnya. [*]

Leave a reply

Iconomics