Apa yang Bisa Dimaksimalkan untuk Mencegah Resesi Ekonomi?

Reporter: Petrus Dabu
0
294

Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)/Detik

Kontraksi ekonomi pada kuartal kedua 2020 sebesar 5,32% menjadi tanda bahaya terjadinya resesi di Indonesia. Bila pada kuartal ketiga nanti kembali mengalami pertumbuhan negatif, maka Indonesia mengalami resesi. Sejumlah negara sudah mengalaminya saat ini.

Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengatakan kontraksi ekonomi selama dua kuartal berturut-turut itu yang sedang coba dicegah oleh pemerintah saat ini. “Pemerintah tentu mengambil langkah-langkah yang lebih serius untuk ke depan ini untuk mencegah resesi,” ujar Raden acara “Bincang Pagi Review Kuartal II dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” Senin (10/8).

Raden mengatakan untuk mencegah terjadinya resesi yang bisa berfungsi secara optimal adalah belanja pemerintah, karena sektor swasta cenderung untuk berhati-hati.

“Dalam situasi seperti ini maka inisiatif pemerintahlah yang dominan. Oleh karena itu fiskal policy, belanja pemerintah itu yang menjadi yang utama,” ujarnya.

Pemerintah sendiri, tambahnya sudah dan akan mengelontorkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disamping juga program-program Kementerian/Lembaga.

Baca Juga :   Mayoritas CEO Masih Pesimis

“Jadi program pemerintah yang sekarang akan diusahakan adalah bagaimana program-program belanja pemerintah ini bisa berjalan dengan cepat, efektif dan tepat sasaran, itu yang utama,” ujarnya.

Pada kuartal kedua lalu, alih-alih menahan penurunan pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah sendiri justru ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang negatif dimana belanja pemerintah kontraksi sebesar 6,9%.

Hanya belanja bantuan sosial yang naik signifikan, sementara komponen belanja barang dan jasa serta belanja pegawai mengalami penurunan. Komponen belanja belanja barang dan jasa turun 22,17% dan belanja pegawai turun 10,64%. Sementara bansosnya masih naik 55,87%.

BPS mencatat, realisasi belanja negara (APBN) pada triwulan kedua 2020 sebesar Rp616,54 triliun atau 22,51% dari pagu 2020 sebesar Rp2.739,17 triliun. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada triwulan kedua 2019 lalu yang mencapai 582,64 triliun atau 23,67% dari pagu sebesar Rp2.461,11 triliun.

Konsumsi pemerintah sendiri memberikan kontribusi sebesar 8,67% pada struktur PDB Indonesia dari sisi pengeluaran pada triwulan kedua 2020 ini. Kontributor terbesar adalah konsumsi rumah tangga (57,85%), disusul pembentukan modal tetap bruto atau investasi (30,61%).

Baca Juga :   Anggaran PEN Sudah Terserap 40% Selama 3 Bulan 3 Pekan

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengatakan hingga akhir tahun nanti masih akan ada belanja negara sebesar Rp1.171 triliun untuk belanja Pemerintah Pusat dan Rp304,1 triliun untuk transfer ke daerah. Artinya untuk semester kedua, masih ada anggaran Rp1.475,7 triliun yang akan dibelanjakan untuk mendorong perekonomian yang mengalami tekanan yang cukup besar.

Raden Pardede mengatakan selain belanja pemerintah,  sektor informasi dan komunikasi juga bisa menjadi andalan penggerak pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Selama masa pandemi ini konsumsi internet dan data meningkat karena banyak orang yang bekerja  dari rumah. Sektor ini juga merupakan sektor dengan pertumbuhan terbesar pada triwulan kedua lalu yang mencapai 10,88%.

Sektor lainnya, tambah Raden adalah makanan, trading yang online, obat-obatan dan  pertanian. “Ini yang kelihatannya yang bisa tetap kita dorong karena  biar bagaimana pun orang masih ingin membeli barang-barang yang utama,” ujarnya.

 

Leave a reply