Di BIK 2020, Kredit dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro Capai Rp 10 T

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pemberian kredit dan pembiayaan untuk usaha kecil dan mikro mencapai lebih dari Rp 10 triliun selama Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020. Pencapaian tersebut mampu melampaui target awal sebesar Rp 2,8 triliun yang kemudian dinaikkan lagi menjadi Rp 4,3 triliun.

“Untuk kredit yang disalurkan dari target semula kini sudah tercatat lebih dari Rp10 triliun. Jadi sudah jauh melampaui target,” kata Direktur Hubungan Masyarakat OJK Darmansyah dalam telekonferensi pers secara daring, Kamis (15/10).

Di kesempatan yang sama, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan, dalam rangka percepatan inklusi keuangan terutama di daerah, OJK telah mengeluarkan program seperti kredit dan pembayaran melawan rentenir yang telah diterapkan 19 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

“Dengan program-program seperti itu, usaha kecil dan mikro kita dorong dan harapannya ekonomi bergerak kembali. Kalau yang besar sudah banyak (program) melalui subsidi bunga, likuiditas, restrukturisasi dan lainnya. Justru yang kecil-kecil yang kasihan,” kata Tirta.

Program ini diluncurkan, kata Tirta, sebab usaha kecil dan mikro cenderung memilih jasa rentenir karena pembiayaan yang cepat. Namun, masyarakat juga menyadari bahwa rentenir memiliki bunga yang terlalu mahal untuk urusan kredit dan pembiayaan ini.

Untuk itu, OJK mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) agar memberikan pinjaman kredit berdasarkan 3 generic model. “Pertama, kreditnya harus cepat, anytime bisa diakses. Kedua, murah. Yang ketiga ini lebih seru, yaitu cepat dan murah. Ini yang harus dilakukan untuk melawan rentenir,” kata Tirta.

Sementara itu, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kristiantri Puji Rahayu menambahkan, adanya 3 generic model ini bertujuan untuk mengambil pangsa pasar para rentenir namun tetap memperhatikan serta menyesuaikan terhadap kemampuan masing-masing daerah.

“Kami memahami kekuatan ekonomi satu dan daerah lain berbeda-beda. Tapi poinnya kita harus mampu mengambil market share yang selama ini diambil rentenir,” kata Puji.