KPPU: Ada 4 Tantangan Utama untuk Meningkatkan Daya Saing BUMN

Reporter: Yehezkiel Sitinjak
0
68

Anggota komisioner KPPU Kurnia Toha/Iconomics

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai ada 4 tantangan utama yang harus diselesaikan badan usaha milik negara (BUMN) agar bisa bersaing baik di dalam negeri maupun luar negeri. Keempat tantang itu ditemukan berdasarkan laporan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tentang pengelolaan BUMN di seluruh dunia.

“Jadi ini adalah pendapat dari OECD. Ini persoalan bukan hanya BUMN Indonesia tapi BUMN-BUMN di berbagai di dunia. Tapi kalau saya lihat ini masih cocok bagi BUMN kita. Hal-hal ini perlu dilakukan perbaikan,” kata anggota komisioner KPPU Kurnia Toha dalam sambutannya di acara webinar secara daring, Jumat (25/9).

Tantangan pertama, kata Kurnia, yang harus diselesaikan terkait BUMN adalah memperjelas peranan dan tanggung jawab pemerintah sebagai pemilik, bukan sebagai pengelola. Peranan pemerintah sebagai pengelola dan pemilik BUMN harus dipisahkan dengan menetapkan kerangka hukum dan regulasi yang jelas, serta koordinasi kuat untuk pengawasan.

Tantangan kedua, kata Kurnia, dalam membentuk dewan pimpinan BUMN yang bersifat independen dan berintegritas. Untuk memastikan unsur independensi tercapai, ditentukan suatu standar minimum terkait personel yang akan diangkat sebagai pimpinan BUMN. Dan standar tersebut dapat diberlakukan untuk seluruh BUMN.

Baca Juga :   Gara-Gara Covid-19, AP II Proyeksikan Pendapatan Hanya 70% dari Target 2020

“Ini seringkali menjadi berita, tentu kewenangan atau hak pemegang saham, dalam hal ini pemerintah dalam menentukan siapa saja personelnya. Tapi supaya BUMN menjadi profesional, dapat bersaing, dan tidak rugi melulu, itu dibutuhkan direksi, komisaris yang memang mumpuni di bidangnya, mempunyai intuisi bisnis dan semangat bisnis yang unggul,” kata Kurnia.

Tantangan ketiga, kata Kurnia, menanamkan budaya integritas dalam BUMN dengan menganut prinsip transparansi. Juga menganut prinsip akuntabilitas dan etika kuat yang perlu dilaksanakan, termasuk dalam melakukan pengawasan internal dan sistem manajemen risiko yang sesuai.

Tantangan terakhir, kata Kurnia, bagaimana mengamankan komitmen politik dalam mereformasi BUMN. Dalam hal ini, dialog tingkat tinggi di kalangan pemerintah dan politisi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk memperkuat tata kelola BUMN.

Dalam rangka mendukung pemerintah untuk meningkatkan daya saing BUMN, kata Kurnia, KPPU berkomitmen untuk berkooperasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, dalam mendorong program kepatuhan di lingkungan BUMN.

“KPPU sangat mendukung program pemerintah dengan mendorong lahirnya beberapa BUMN yang mampu bersaing di tingkat internasional. Tentunya dengan tetap menjaga prinsip persaingan usaha dalam kegiatan usahanya,” katanya.

Leave a reply