Pemerintah Diminta Segera Ajukan Revisi APBN 2020

Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Perdagangan Rachmat Gobel meminta pemerintah segera mengajukan revisi atau perubahan APBN 2020. Revisi tersebut untuk memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020 oleh pemerintah dalam menghadapi penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi.

“Sejumlah target atau asumsi APBN 2020 besar kemungkinan tidak tercapai, apalagi pemerintah memerlukan biaya besar untuk penanganan wabah Covid-19. DPR akan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah,” kata Rachmat dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (24/03/2020).

Rachmat yang juga anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan APBN 2020 yang disahkan pada September 2019 antara lain menargetkan pendapatan negara mencapai Rp2.233,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp2.528,8 triliun. Dengan demikian defisit direncanakan sebesar Rp307,2 triliun. Anggaran ini disusun berdasarkan asumsi antara lain pertumbuhan PDB 5,3%, inflasi 3,1% dan nilai tukar Rp14.000 per dolar AS.

“Melihat perkembangan situasi saat ini dan perkiraan ke depan, rasanya sulit asumsi atau target APBN 2020 bisa tercapai. Untuk itu harus segera dilakukan revisi,” ujar Rahmat.