Perlindungan Sosial dan Kesenjangan di Asia Pasifik Lebar, Inilah Penyebabnya

Sebuah laporan terbaru PBB yang dirilis 15 Oktober 2020 mengungkapkan aspek sosioekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik meningkat pesat, namun sebagian besar dari mereka memiliki sistem perlindungan sosial yang lemah dan penuh dengan kesenjangan.

Dalam siaran pers ILO, sekitar setengah dari populasi di kawasan ini tidak terjangkau oleh sistem perlindungan sosial. Menurut kajian “Perlindungan yang Kita Inginkan: Pandangan Sosial untuk Asia dan Pasifik” yang dibuat bersama oleh Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/ESCAP) dan Kantor Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk Asia dan Pasifik, hanya sedikit negara yang memiliki sistem perlindungan sosial yang komprehensif dengan cakupan yang relatif luas.

“Perlindungan sosial yang komprehensif menciptakan landasan bagi terciptanya masyarakat yang sehat dan ekonomi yang dinamis. Pandemi Covid-19 telah menyoroti pentingnya hal ini dengan menunjukkan efek menstabilkan yang ditunjukkan oleh sistem perlindungan sosial yang berfungsi dengan baik dan bagaimana ketidakhadiran sistem ini memperburuk ketidaksetaraan dan kemiskinan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana dalam siaran pers.

Ia menambahkan memberikan perlindungan sosial yang efektif kepada semua orang di seluruh kawasan telah mempertajam pendekatan pihaknya, yaitu dengan menganjurkan penggabungan bantuan jangka pendek dengan strategi jangka panjang untuk membangun kembali kawasan ini secara lebih baik setelah pandemi.

Laporan tersebut mengidentifikasi kurangnya investasi sebagai salah satu faktor utama dari cakupan kesenjangan yang besar. Di luar perlindungan dalam bidang kesehatan, banyak negara di kawasan ini membelanjakan kurang dari 2% dari produk domestik bruto (PDB) untuk perlindungan sosial. Tingkat investasi yang rendah ini sangat kontras dengan rata-rata global sebesar 11%. Alasan utama lainnya adalah tingginya prevalensi pekerjaan informal di wilayah tersebut yang mewakili hampir 70% dari semua pekerja.