Sektor Retail Anjlok, Hippindo Minta Pajak di Mal Dihapus hingga Desember 2020

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor kunci yang tergerus karena pandemi Covid-19. Sepanjang Kuartal I/2020, pertumbuhan sektor ini hanya sebesar 1,6% atau melambat sebesar 5,21% secara tahunan (yoy).

Dewan Ahli Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Yongky Susilo mengatakan, sejak munculnya wabah Covid-19, semua sektor telah tergerus pangsa pasarnya. Sektor kesehatan ada perkecualian dalam kasus ini.

Merujuk laporan Boston Consulting, kata Yongky, pangsa pasar sektor retail lifestyle turun dari 40% pada Maret menjadi 5% di April 2020. Itu juga tampak pada sektor makanan dan minuman pada periode yang sama turun dari 60% di Maret menjadi hanya 30% di April.

Kendati hampir seluruh usaha retail, serta makanan dan minuman telah membukakan layanan online delivery, tapi strategi itu hanya berkontribusi sebesar 30% dari kegiatan bisnis perusahaan dari situasi normal.

“Inilah kenapa kami khawatir bagaimana kami dapat melakukan recovery pada Juni atau Juli nanti, karena kami desperate. Semua bisnis sedang desperate dalam 2-3 bulan ke depan,” kata Yongky dalam diskusi secara virtual, Jakarta, Rabu (20/5).

Pemerintah, kata Yongky, baik pusat maupun daerah dapat membantu para pengelola pusat perbelanjaan untuk bertahan hidup dalam kondisi sekarang. Caranya adalah dengan mengizinkan usaha-usaha ini untuk tidak membayar pajak hingga Desember 2020.

Yongky berpendapat, bantuan tersebut akan sangat membantu pengelola pusat perbelanjaan. Karena tambahan cashflow tersebut bisa digunakan untuk meringankan beban para tenant-nya yang tidak sanggup membuka gerai di mal karena tingginya biaya sewa, biaya servis di mal dan biaya pajak.

“Mal-mal saat ini harus berfokus pada pajak dan pinjaman mereka untuk dapat mencapai kembali positive cashflow agar mereka dapat meneruskannya kepada para pengusaha retail yang kemudian akan meneruskannya kepada para UKM yang mensuplai para usaha retail ini,” katanya.