Kontribusi Sektor IKFT terhadap Perekonomian Nasional Ditargetkan Capai 4,2% di 2020

Kinerja industri kimia, farmasi dan tekstil (IKFT) perlu ditingkatkan agar memberikan kontribusi yang lebih meningkat bagi perekonomian nasional. Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi penting agar target kinerja yang telah ditetapkan bisa dicapai.

“Beberapa waktu lalu kami menggelar kegiatan sinkronisasi target kinerja sektor IKFT yang sudah ditetapkan sampai akhir 2020 dengan kondisi riil di lapangan pada masa pandemi Covid-19 saat ini,” kata Direktur Jenderal IKFT Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (18/9).

Khayam mengatakan, target pertumbuhan sektor IKFT pada 2020 ini perkirakan mencapai 0,40%. Sementara untuk 2024 sebesar 5,3%. Sedangkan kontribusi sektor IKFT pada 2020 dikejar hingga 4,2%, angka yang ditetapkan dengan memperhitungkan perkembangan industri akibat dampak Covid-19.

“Pada triwulan II tahun ini, kontribusi sektor IKFT menembus hingga 4,5%,” kata Khayam.

Penopang utama angka kontribusi itu, kata Khayam, berasal dari industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh 8,65%. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi -5,32%.

Dari sisi kinerja ekspor, kata Khayam, pada Triwulan II/2020 sektor IKFT menyumbang US$ 14,59 miliar. Sementara realisasi investasinya mencapai Rp 32,39 triliun yang terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 20,06 triliun serta penanaman modal dalam negeri (PMDN) sekitar Rp 12,33 triliun.

“Sedangkan, jumlah tenaga kerja di sektor IKFT sebanyak 6,96 juta orang dari total tenaga kerja industri pengolahan yang mencapai 18,46 juta orang,” kata Khayam

Pada tahun ini, kata Khayam, Kementerian Perindustrian menargetkan kinerja ekspor sektor IKFT bisa menembus US$ 34,14 miliar, dengan realisasi investasi sebesar Rp 84,65 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7,37 juta orang.

“Untuk mencapai sasaran tersebut, ada 5 arah kebijakan strtegis yang telah kami tetapkan, yakni pengembangan sumber daya manusia industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pengembangan pemberdayaan industri, kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta kebijakan reformasi birokrasi,” kata Khayam.