Koordinasi dengan KSSK, Ini 4 Langkah BI Pulihkan Ekonomi Nasional

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyebutkan stabilitas makro-ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga selama kuartal II/2020. Itu terbukti dari rendahnya inflasi pada Juli 2020 yang di kisaran 1,54% secara tahunan (yoy) dan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan tetap rendah.

“Inflasi rendah dan terkendali pada Juli jadi 1,54% (yoy). Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia terjaga CAD yang diperkirakan tetap rendah,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat telekonferensi pers bersama KSSK secara virtual, Rabu (5/8).

Karena itu, kata Perry, ada 4 langkah yang dilakukan BI untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19 berlangsung. Keempat langkah tersebut dalam rangka koordinasi yang erat dengan pemerintah dan KSSK untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pertama, BI kembali menurunkan suku bunga acuan (BI7DRR) 25 bps menjadi 4% pada bulan Juli 2020. Demikian juga dengan deposit facility dan lending facility yang turun 25 bps masing-masing menjadi 3,25% dan 4,75%.

Turunnya suku bunga acuan ke 4%, kata Perry, merupakan tingkat terendah sejak 2016. “BI juga memperkuat bauran kebijakan yaitu dengan melanjutkan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar,” tutur Perry.

Kedua, BI mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan menekankan ekspansi moneter dengan fiskal yang ditempuh pemerintah. Juga berkomitmen untuk mendanai APBN melalui pembelian surat berharga negara di pasar perdana secara terukur, melalui mekanisme pasar dan secara langsung guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Ketiga, BI menjaga koordinasi yang erat dengan KSSK serta koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui skema repo maupun pembelian SBN yang dimiliki LPS. “Tindak lanjut dari PP 33/2020 sudah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama,” kata Perry.

Keempat, bank sentral bersama pemerintah dan industri perbankan mempercepat digitalisasi pembayaran agar mempercepat distribusi bantuan sosial dan implementasi ekonomi dan keuangan digital. “Kerja sama dilakukan dengan bank, fintech, dan dunia usaha untuk memperluas akses UMKM dan masyarakat untuk layanan keuangan,” katanya.