Menko Perekonomian: Pemerintah Genjot Belanja K/L Untuk Pemulihan Q2-2020

0
166

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok. EkonMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok. Ekon

Pemerintah akan menggenjot belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada triwulan ketiga 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Presiden RI menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memacu belanjanya masing-masing agar dapat membantu pemulihan perekonomian nasional.

Langkah ini sebagai langkah untuk membantu pemulihan ekonomi nasional yang pada triwulan II tahun 2020 mengalami pertumbuhan minus. Selain menggiatkan belanja barang dan modal, pemerintah pun akan memberikan stimulan dan subsidi kepada UMKM, korporasi maupun para pekerja.

“Pemerintah harus menjaga kehidupan kesehatan dan mata pencaharian penduduk. Termasuk untuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bidang kesehatan menjadi perhatian utama pada 2020-2021, dan ini terlihat dari kegiatan dan anggarannya. Kemudian, di 2022 dan 2023 akan terjadi pemulihan kesehatan dan ekonomi,” kata Menko Airlangga dalam siaran pers.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 mengalami kontraksi -5,32% secara year on year (yoy). Sedangkan kuartal I-2020 sebesar 2,97% (yoy). Sedangkan, jika dibandingkan per kuartal, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 berada pada angka -4,19%, lebih melambat daripada kuartal I-2020 yang sebesar -2,41%.

Baca Juga :   BI: Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Tertahan karena Corona

Jumlah total pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orangsampai 31 Juli 2020. Kalau dalam data yang sudah di-cleansing (sudah lengkap berdasarkan nama dan alamatnya) oleh Kemenaker dan BP Jamsostek mencapai 2.146.667 orang atau 59,66% dari total tenaga kerja terdampak, sedangkan yang belum di-cleansing ada sekitar 1.416.904 atau 39,38%, dan calon pekerja migran Indonesia dan pemulangan pemagangan sebanyak 34.179 atau 0,95%.

Menko Airlangga mengatakan bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)dan sudah tercatat di Kemenaker, maka sudah ditangani dan akan difasilitasi salah satunya dalam Kartu Prakerja, yang pada batch ke-4 akan menerima 800 ribu pendaftar. Sedangkan, untuk subsidi 600 ribu itu akan diberikan kepada yang masih bekerja (yang tercatat di BP Jamsostek).

Leave a reply