Menko Perekonomian: Tambahan Pagu Anggaran 2021 Sebesar Rp50 Miliar untuk PC-PEN

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun anggaran (TA) 2021 sebesar Rp50 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar yang dialokasikan untuk Komite Kebijakan dan Sekretariat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Program tersebut belum masuk dalam pagu Anggaran Kemenko Perekonomian TA 2021 yang sebelumnya diusulkan. Dengan demikian pagu alokasi anggaran itu meningkat menjadi Rp443,3 miliar dari semula sebesar Rp393,3 miliar.

Dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan 4 Menko tentang RKAK/L Pagu Anggaran Tahun 2021, Selasa (08/09/2020), Menko Airlangga menjelaskan bahwa penambahan sebesar Rp50 miliar tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan komite, antara lain yakni pertama, pelaksanaan rapat koordinasi tingkat menteri, rakor dengan pemerintah provinsi/kabupaten/ kota. Kedua, publikasi kebijakan dan humas. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Keempat, operasional sekretariat Komite PC-PEN.

Adapun anggaran yang sebesar Rp393,3 miliar diperuntukkan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp186 miliar atau 47,3% dan program dukungan manajemen sebesar Rp207,3 miliar atau 52,7%.

Postur anggaran Kemenko Perekonomian TA 2021 berdasarkan jenis belanja terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp118,5 miliar, belanja barang sebesar Rp269 miliar, dan belanja modal sebesar Rp5,72 miliar. Sedangkan postur di TA 2020 yaitu belanja pegawai sebesar Rp116 miliar, belanja barang sebesar Rp286 miliar, dan belanja modal sebesar Rp7,3 miliar.

Kemenko Perekonomian menyebutkan pagu anggaran Kemenko Perekonomian sejak 2019 sampai 2021 terus mengalami penurunan, khususnya untuk program koordinasi. Sedangkan, program dukungan mengalami kenaikan dikarenakan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru, pengisian jabatan, dan penambahan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan.