Pemerintah Dorong Pengembangan Infrastruktur Digital Dalam Pertemuan Menkeu Se-Asean

Indonesia mendorong pengembangan inisiatif kawasan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk diantaranya untuk mendukung transformasi ke era teknologi digital dalam Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 2 Oktober 2020.

“Prioritas Indonesia dalam mendorong pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi selama pandemi, namun juga untuk mengantisipasi pergeseran modalitas proses belajar mengajar melalui platform digital,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam siaran pers.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan proses keanggotaan di Financial Action Task Force (FATF) yang sempat tertunda akibat pandemi.

Selain itu, ia juga mengapresiasi dan mendukung perkembangan yang telah dicapai oleh Asean Infrastructure Fund (AIF) dengan inisiatif Fasilitas Pembiayaan Hijau Katalitik Asean (ASEAN Catalytic Green Finance Facility/ACGF) yang merupakan terobosan penting untuk memfasilitasi keterlibatan swasta pada pembiayaan infrastruktur hijau di kawasan.

Fasilitas ACGF yang diresmikan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean di bulan April 2019, kini telah mendapatkan komitmen pendanaan dari mitra pembangunan sebesar US$1,5 miliar dan dalam waktu dekat akan memulai penyaluran pembiayaan bagi beberapa proyek strategis di beberapa negara, termasuk Indonesia. AIF sendiri dibentuk oleh Asean sejak tahun 2011 bekerjasama dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). Indonesia saat ini memegang peran sebagai Ketua Dewan Direktur AIF dan merupakan penerima manfaat terbesar dari AIF, dengan lebih dari 70% pembiayaan AIF disalurkan pada proyek infrastruktur di Indonesia.

Selain mendorong inisiatif pembangunan infrastruktur, Indonesia juga mendorong inisiatif pembiayaan yang berkelanjutan di Asean. Indonesia memandang inisiatif tersebut sebagai salah satu mesin pendorong pemulihan ekonomi di kawasan. Potensi pengembangan pembiayaan berkelanjutan bagi negara Asean terbuka sangat lebar, terutama dilihat dari pertumbuhan pasar obligasi berkelanjutan dunia yang sangat pesat. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara terdepan dalam pengembangan pembiayaan berkelanjutan. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan obligasi syariah hijau pemerintah di tahun 2018, serta telah mampu menerbitkan obligasi hijau dan berkelanjutan baik oleh Pemerintah maupun korporasi dengan nilai total US$3,4 miliar.

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean menyepakati untuk mengesahkan dokumen Laporan Pengembangan Pembiayaan Berkelanjutan di Asean untuk mengakselerasi tujuan tersebut. Dokumen ini akan menjadi dokumen rujukan arah kerjasama penguatan kebijakan, pemastian sinergi dan koordinasi, peningkatan kesadaran dan kapasitas, serta pembangunan penawaran dan permintaan pembiayaan berkelanjutan di kawasan.