Pemerintah Klaim Penanganan Covid-19 dan Dampak Ekonominya Sudah Optimal

Pemerintah menyebut penanganan Covid-19 di Indonesia menyeimbangkan 2 hal yang saling terkait: kesehatan dan ekonomi. Penanganan Covid-19, misalnya, apa yang dilakukan pemerintah dinilai sudah optimal karena mampu menekan tingkat fatalitas atau angka kematian.

“Dari sisi ekonomi Indonesia berharap tidak terkontraksi terlalu dalam. Tingkat fatalitas kita itu sekitar 3,45% dan kontraksi ekonomi kita -5,7%. Kedua angka ini membuktikan kita bisa mengendalikan wabah Covid-19,” tutur Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam sebuah diskusi di BNPB, Kamis (22/10).

Airlangga mengatakan, agar penanganan Covid-19 lebih optimal lagi, maka perlu menekan tingkat fatalitas yang terkonfirmasi. Vaksin dinilai menjadi jalan utama untuk mengatasi hal tersebut dan mereka yang rentan. Ini menjadi prioritas pemerintah untuk menghentikan pandemi dan membantu meingkatkan kepercayaan publik untuk pemulihan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga memastikan dalam hal vaksinasi kelak, pemerintah akan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Pasalnya, ini melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Apalagi, pemerintah tidak ingin ada efek samping daripada vaksinasi ini.

“Studi ahli dari WHO memberikan prioritas tahap pertama (vaksinasi) kepada garda terdepan yaitu tenaga kesehatan mulai dari dokte hingga perawat. Selanjutnya tenaga penunjang termasuk aparat penegak hukum,” kata Airlangga.

Dalam periode berikutnya, kata Airlangga, vaksinasi ini masih akan mengutamakan mereka yang termasuk kelompok rentan. Ini akan dispesifikasikan lagi. Karena itulah, pemerintah sedang menyusun rencana induk dan roadmap soal vaksinasi ini.

“Nanti (rencana induk dan roadmap) dibahas dan dilaporkan kepada presiden, sesudah itu baru diputuskan siapa yang didahulukan,” kata Airlangga.