Pemerintah Terus Percepat Realisasi Anggaran PEN, Ini Rinciannya Hingga Minggu Pertama Oktober

Pemerintah terus mengupayakan percepatan belanja anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Per 7 Oktober 2020, dari total anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 47,7% atau Rp331,94 triliun. Ada kenaikan Rp 13,47 triliun dari realisasi per 30 September 2020.

Secara kumulatif, empat klaster program yang menjadi fokus Satgas PEN yaitu sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D), serta pembiayaan korporasi, realisasi mencapai sebesar Rp277,68 triliun.  Penyerapan signifikan terjadi di sektor UMKM yaitu Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro telah terserap 100% untuk tahap awal bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro. Program yang memberikan hibah Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro dan kecil ini meningkat realisasinya sebesar 4,06 triliun  atau 14,10% selama pekan pertama dan mulai melaksanakan perluasan program.

“Pemerintah melalui Satgas PEN terus melakukan langkah-langkah percepatan realisasi program pemulihan ekonomi nasional. Antara lain dengan mempercepat proses usulan baru berbagai klaster serta realisasinya, redesign program agar lebih efektif, dan mempercepat proses birokrasi program. Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus percepatan pergerakan ekonomi nasional,” papar Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam siaran pers, Kamis (15/10).

Saat ini, Satgas PEN juga tengah menyiapkan implementasi program Bantuan Subsidi Gaji bagi tenaga pendidik honorer, Bantuan Subsidi Upah untuk pekerja mandiri, dan pembiayaan korporasi yang direncanakan mulai berjalan pada akhir bulan Oktober ini. Selain itu, menuju akhir tahun 2020, Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan memperkuat dan menajamkan pelaksanaan realisasi penyerapan, seperti perpanjangan program, maupun percepatan proses usulan baru dari setiap klaster dalam upaya realisasi penyerapan hingga 100%.

Realisasi anggaran PEN untuk sektor Kesehatan mencapai Rp25,94 triliun per 7 Oktober; Perlindungan Sosial mencapai Rp159,69 triliun; Sektoral K/L dan Pemda telah direalisasikan Rp 27,57 triliun; lalu sektor UMKM sudah terserap Rp90,42 triliun; dan sektor insentif usaha/pajak mencapai Rp28,32 triliun.  Sektor Perlindungan Sosial dan UMKM menjadi sektor dengan penyerapan anggaran tertinggi, masing-masing sebesar 78,32% dan 73,24% dari total pagu anggaran Rp203,90 triliun dan Rp123,46 triliun.

Sektor Perlindungan Sosial yang terdiri dari delapan program, menunjukkan kinerja realisasi penyerapan berjalan dengan baik. Program Keluarga Harapan, telah menyalurkan Rp36,26 triliun, atau 96,95% dari pagu anggaran Rp37,40 triliun kepada 10 juta penerima manfaat; Program Sembako sudah merealisasikan Rp33,98 triliun (77,94%) dari pagu anggaran yang Rp43,60 triliun; Program Sembako Jabodetabek yang bernilai Rp4,51 triliun (66,32 %) dari anggaran Rp6,8 triliun sudah disalurkan kepada 1,9 juta penerima manfaat.

Sedangkan, Program Bansos Tunai Non-Jabodetabek sebanyak Rp25,54 triliun atau 78,83 % dari anggaran Rp32,40 triliun juga sudah dirasakan manfaatnya oleh 9 juta penerima manfaat. Sementara itu, Program Kartu Pra Kerja, yang menyasar 5,6 juta penerima manfaat, telah mencapai realisasi  Rp19,87 triliun atau 99,4 % dari pagu yang disediakan Rp20 triliun; Program BLT Dana Desa yang diikuti 7,9 juta penerima manfaat juga telah merealisasikan anggaran sebesar Rp12,91 triliun. Sementara Program Subsidi Gaji dari anggaran Rp37,87 triliun sudah disalurkan Rp13,99 triliun atau 36,9 % kepada lebih dari 11,6 juta pekerja, dan Program Diskon Listrik yang sudah menyerap anggaran Rp6,97 triliun.

Di sektor UMKM, terjadi kenaikan DIPA menjadi Rp28,80 triliun dari semula Rp22,01 triliun, untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro, yang disebabkan adanya perluasan dari target 9,1 juta menjadi 12 juta penerima manfaat yaitu para pelaku usaha mikro. Saat ini program tersebut telah memasuki pelaksanaan  program perluasan untuk mencapai total 12 juta pelaku usaha mikro. Perluasan yang sedang dilaksanakan ini direncanakan mencapai jumlah 12 juta pelaku usaha mikro  tersebut pada akhir November 2020. Sedangkan program penempatan dana telah mencapai 63,20 Triliun atau 80,22% dari pagu anggaran.