Pindah Ibu Kota: Antara Keadilan Ekonomi dan Biaya Triliunan Rupiah

Iconomics – Pemilihan ibu kota baru di kawasan Kalimantan Timur selain karena minim risiko bencana alam, juga untuk mewujudkan keadilan ekonomi. DKI Jakarta, demikian, Jokowi sudah terlalu berat menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa.

Seperti dilaporkan Channel News Asia pada Senin (26/8), lokasi yang diusulkan Jokowi menjadi calon ibu kota baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Dua kabupaten ini berdekatan dengan Balikpapan dan Samarinda.

Di kedua daerah itu, pemerintah disebut memiliki lahan seluas sekitar 180 ribu hektare. Dua kabupaten ini secara geografis terletak di tengah kepulauan Asia Tenggara. Sebagai negara besar dan sudah merdeka 74 tahun, menurut Jokowi, Indonesia belum pernah memilih ibu kota negara secara mandiri.

Pulau Kalimantan terdiri atas 5 provinsi yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Pulau Kalimantan dikenal dengan hutannya yang luas, hewan orang utan dan cadangan batu bara yang berlimpah.

Dikatakan Jokowi, pemindahan ibu kota ini akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun atau sekitar US$ 32,79 miliar. Dari jumlah ini, negara akan membiayainya dengan porsi 19%, sisanya dari Kemitraan Publik-Swasta (PPP) dan investasi swasta.

Untuk memuluskan langkah pemindahan ibu kota ini, pemerintah akan segera mengirimkan Rancangan Undang Undang tentang itu ke parlemen.

Sebelumnya, Jokowi dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu mengusulkan secara resmi pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebuah lokasi di Kalimantan. Ibu kota disebut Jokowi tidak hanya simbol identitas nasional melainkan juga gambaran kemajuan bangsa. “Itu sebagai perwujudan keadilan dan pemerataan ekonomi,” kata Jokowi.

DKI Jakarta saat ini disebut berpenduduk sekitar 10 juta orang. Akan tetapi, jumlah ini akan bertambah 3 kali lipat pada siang harinya karena aktivitas bisnis, perdagangan dan jasa. Karena jumlah penduduk yang besar itu, lalu lintas menjadi macet parah sehingga pemerintah memperkirakan kerugian ekonomi mencapai US$ 7 miliar per tahun.

Karena kondisi demikian, DKI Jakarta termasuk kota yang paling berpolusi di dunia. Rancangan awal pemindahan ibu kota ini akan menampung sekitar 900 ribu hingga 1,5 juta orang umumnya adalah pegawa negeri sipil dan keluarganya. Sebagian besar kantor pemerintah akan direlokasi, tetapi bank sentral, otoritas keuangan dan investasi kemungkinan akan tetap di Jakarta. [*]