Presiden Jokowi Minta Komunikasi Publik Soal Vaksin Covid-19 Disiapkan dengan Baik

Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajaran menteri untuk mengelola soal vaksin dengan baik dan hati-hati. Mulai dari komunikasi publiknya hingga teknis distribusi saat vaksin sudah tersedia.

“Saya minta yang berkaitan dengan vaksin, saya minta jangan tergesa-gesa. Karena sangat kompleks, menyangkut soal persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadiannya seperti UU Cipta Kerja,” kata Presiden Jokowi saat pembukaan rapat terbatas (ratas) Senin (19/10/2020) yang disiarkan lewat YouTube.

Komunikasi publik menjadi perhatian besar oleh Presiden. Ia menyontohkan perlunya informasi yang jelas mengenai halal atau haram, kualitas, maupun distribusi vaksin. Komunikasi hal-hal tersebut harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

“Meskipun semuanya tidak harus kita sampaikan ke publik. Seperti harga tidak perlu kita sampaikan ke publik,” kata Presiden.

Informasi kepada publik mengenai vaksin Covid-19 yang gratis dan mandiri (berbayar) juga harus dikomunikasikan dengan baik. Demikian pesar Presiden. Dengan demikian tidak ada informasi yang diplintir yang sampai ke masyarakat. Presiden Jokowi juga mengungkapkan untuk vaksin yang gratis mejadi ranahnya Kementerian Kesehatan sedangkan vaksin yang mandiri atau berbayar masuk ke ranahnya BUMN.

Presiden Jokowi juga menyebutkan kiriman vaksin Covid-19 pertama dari Astrazeneca akan diterima pada April 2021. Setiap bulan yang akan dikirim oleh Astrazeneca sebanyak 11 juta paket. Indonesia akan mendapatkan total paket vaksin dari perusahaan tersebut sebanyak 100 juta.

Dalam kesempatan ini, Presien Jokowi juga akan menggandeng World Health Organization (WHO) yang ada di Indonesia untuk membantu pelatihan-pelatihan yang menyangkut dengan vaksin Covid-19. Mulai dari pelatihan penyimpanan, distribusi dan persiapan lapangan yang lainnya.