PT KAI Harapkan Pencairan Utang PSO untuk Bantu Likuiditas

Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) berharap agar pemerintah membayarkan utang Public Service Obligation (PSO) tahun 2015, 2016 dan 2019 untuk membantu likuiditas di BUMN tersebut.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jumlah utang PSO yang belum dibayarkan pemerintah tahun 2015 sebesar Rp108,27 miliar. Kemudian tahun 2016 sebesar Rp2,22 miliar dan 2019 sebesar Rp147,38 miliar.

“Inilah nilai hutang Pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik atau PSO untuk tahun 2015, 2016 dan 2019 yang sudah dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK,” ujar Didiek saat Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (30/6).

Didiek mengatakan bila utang PSO tersebut dibayarkan pemerintah, maka akan sangat membantu likuiditas di PT KAI, utamanya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Sebagai ilustrasi, sekarang ini kami hanya mengoperasikan sangat minim angkutan Kereta Api. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat persentase kita itu hanya 7%. Jadi dalam kondisi normal tiap hari itu angkutan penumpang itu bisa mendapatkan sekitar Rp23 miliar dalam satu hari. Sekarang ini hanya sekitar Rp300-an juta atau  Rp400 juta,” ujar Didiek.

Didiek mengatakan untuk angkutan commuter line memang sudah mulai ada peningkatan, tetapi angkutan kereta api jarak jauh yang belum banyak peminatnya.

Untuk commuter line biasanya dalam sehari mengangkut 900 ribu hingga 1 juta penumpang. Saat awal pandemi, jumlah penumpang menurut Didiek melorot menjadi hanya 180 ribu.

“Sekarang ini sudah mendekati 300 ribu dengan adanya relaksasi PSBB,” ujarnya.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kereta Api, Didiek mengatakan pihaknya menerapkan protokol pencegahan sesuai dengan arahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dimana penumpang dalam satu kereta hanya maksimal 60 orang dari biasanya 200 orang.