Sri Mulyani: Pajak Digital Menunggu Konsensus Global

0
121

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski Indonesia sudah memiliki perangkat-perangkat regulasi terkait pajak digital, tetapi penegakan hukum atasnya akan lebih efektif bila sudah ada konsensus secara global.

Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuan G20 baru-baru ini konsensus pajak digital terutama terkait dua pilar yaitu Unified Approach dan Global Anti Base Erosion (GloBE) ditunda ke tahun 2021 menunggu Amerika Serikat menyelesaikan pemilihan presiden.

Namun, dikatakan Sri Mulyani, dari sisi pembahasan di dalam G20, Menteri Keuangan Amerika Serikat  pun memyampaikan pentingnya untuk mencapai konsensus.

“Indonesia dalam hal ini akan tetap mendukung untuk terjadinya konsensus,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers virtual, Senin (19/10).

Konsensus ini jelasnya tidak hanya terkait dengan pajak digital tetapi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara lintas negara. Karena memang karakteristik dari perusahaan-perusahaan digital ini juga beroperasi lintas negra.

Konsensus global akan memberikan rambu-rambu dan sekaligus prinsip-prinsip perpajakan yang nanti dianggap adil. Karena setiap negara terutama negara yang menjadi tempat pemasaran dari perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hak unutk mendapatkan bagian dari pajak keuntungannya.

Baca Juga :   Menko Perekonomian: Pemerintah akan Berikan Dukungan Penuh agar UMKM Naik Kelas

“Indonesia sudah mempersiapkan semua perangkat-perangkat peraturannya. Namun untuk bisa melakukan enforcement secara bersama dan tidak menciptakan potensi adanya kebijakan-kebijakan yang saling memperlemah antar negara, kita perlu untuk mencapai konsensus global tersebut,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia nanti akan sangat diuntungkan dengan adanya konsensus global karena ada prinsip seperti base erosion and profit shifting dan minimum income tax yang diperoleh. Selain itu juga dari sisi transparansi untuk mendapatkan bagian dari penerimaan pajak bagi negara-negara yang menjadi operasi dari perusahaan tersebut.

“Jangan lupa Indonesia termasuk negara yang secara ekonomi maupun jumlah populasinya besar. Jadi ini akan memberikan potensi upside bagi kita,” ujarnya.

 

Leave a reply

Iconomics