Sri Mulyani: Pemerintah Disiplin dan Fleksibel Atur Anggaran Hadapi Covid-19

Pemerintah akan melakukan perubahan alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Sebab, diperkirakan penanganan Covid-19 dan PEN masih terus berlangsung hingga akhir tahun depan walau diharapkan vaksin Covid-19 sudah bisa diuji secara massal pada awal 2021.

“Waktu kemarin kita bicara program PEN yang nilainya lebih rendah, namun Pak Presiden (Joko Widodo) dan beberapa menteri akan tetap melakukan perubahan alokasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (7/9).

Perubahan tersebut, kata Sri Mulyani, dapat berupa perpanjangan pemberian bantuan sosial (bansos), pengurangan jumlah manfaat bansos, dan program-program lainnya. “Ini yang akan kita coba antisipasi apakah dalam hal ini bansosnya akan diperpanjang, apakah jumlahnya dikurangi. Mungkin ini akan berubah di beberapa tempat,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan selalu fleksibel dalam mengatur anggaran dengan melihat berbagai dinamika, tapi tetap teguh menerapkan disiplin fiskal. Itu sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi Covid-19 pada tahun depan meski vaksin diperkirakan ditemukan akhir tahun ini.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 356,5 triliun untuk program PEN pada tahun anggaran 2021, atau lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 695,2 triliun.

Anggaran PEN yang dialokasikan pada 2021 akan digunakan untuk bidang kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial Rp 110,2 triliun, dukungan UMKM Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun, pembiayaan sektoral dan pemda Rp 136,7 triliun, serta insentif usaha Rp 20,4 triliun.

Sementara anggaran PEN yang dialokasikan untuk 2020 terdiri atas anggaran kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan daerah Rp 106,11 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, dukungan UMKM Rp 123,46 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun.