Strategi Maybank Indonesia Dongkrak  Pembiayaan Syariah Hingga Kini Jadi 20%

Dalam waktu 5-6 tahun terakhir ini, Maybank Indonesia mampu mendongkrak market share pembiayaan syariah dari 0% pada tahun 2013 menjadi sekitar 19,6% pada 2019 lalu. Total pembiayaan syariah Maybank Indonesia pada 2019 lalu mencapai Rp24 triliun dari total kredit yang mencapai Rp122,6 triliun.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria mengatakan saat pertama kali masuk ke pembiayaan syariah tahun 2014 lalu, Maybank Indonesia justru memulainya dengan memberikan pembiayaan kepada segmen korporasi. Strategi yang menurutnya sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh bank lainnya di Indonesia yang justru memulai dengan memberikan pembiayaan pada segmen ritel.

Pilihan untuk tidak memulai dari segmen ritel bukan tanpa alasan. Taswin mengatakan Maybank Indonesia bukanlah bank yang memiliki jejak (footprint) yang luas di segmen ritel, sebagaimana halnya bank-bank seperti Mandiri atau BRI.

“Sehingga kalau memulai dari ritel sektor itu akan memakan waktu yang cukup lama,” ceritanya dalam  acara “Maybank Indonesia Shariah Thought Leaders Forum 2020” yang digelar secara virtual, Kamis (2/7).

Karena itulah Maybank Indonesia pun dari awal menyasar segmen korporasi untuk mendongkrak bisnis syariahnya. Tahun 2014 silam, saat Maybank mulai mencanangkan strategi ‘syariah first’ langsung mendapatkan dua debitur kakap yaitu perusahaan BUMN, Garuda Indonesia dan Angkasa Pura.

Saat itu, Garuda sedang membutuhkan pembiayaan untuk keberangkatan haji termasuk sewa pesawat. “Ketika itu kita diminta untuk memberikan solusi terkait financing-nya itu dan kami lakukan yaitu Rp1,5 trilun,” ujar Taswin.

Sedangkan Angkasa Pura saat itu sedang membutuhkan dana untuk proyek perluasan bandara di sejumlah wilayah di Indonesia. Total pembiayaan yang diberikan kepada Angkasa Pura sebesar Rp2,5 triliun saat itu.

Keberhasilan Maybank Indonesia dalam memberikan pembiayaan syariah untuk segmen korporasi ini meruntuhkan persepsi yang ada bahwa bank syariah tak mampu memberikan pembiayaan yang besar, hanya bisa menangani kebutuhan pembiayaan yang kecil-kecil. Taswin mengatakan ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mengubah persepsi tersebut.

Secara umum pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia hingga April lalu sebesar 9,03%.  Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan per April 2020, total aset keuangan syariah di Indonesia, tidak termasuk saham syariah mencapai Rp1.496 triliun. Pemerintah menargetkan pangsa pasar keuangan syariah ini akan meningkat menjadi 20% pada tahun 2023-2024.

Taswin mengatakan target tersebut bukanlah sesuatu yang tak mungkin bisa dicapai. Ia mengatakan tahun 2014 lalu pangsa pasar keuangan syariah masih stagnan di 5%. Tetapi saat ini sudah menjadi 9%.

“Target 19-20% itu cukup agresif tetapi bukan imposible. Karena kami, Maybank juga mendobraknya dengan gerakan yang cukup agresif, kalau tidak enggak bisa kami tumbuh dari boleh dikatakan 0 di 2013-2014 hingga sekarang menjadi 20% dari pembiayaan di Maybank,” ujarnya.

Berkaca pada pengalamannya di Maybank, menurutnya agar perbankan syariah ini bisa tumbuh agresif, harus ada penyamaan kepentingan di dalam organisasi bank itu sendiri. “Belajar dari pengalaman kami di Maybank sendiri penyamaan kepentingan ini justru menjadi driver utama, elemen yang paling penting sehingga bisa dicatat pertumbuhan yang berarti,” ujarnya.

Mentalitas silo di dalam organisasi bank itu sendiri harus didobrak. Berhadapan dengan nasabah, suatu bank entah dari unit syariah atau pun konvensional harus membawa kepentingan yang sama yaitu menawarkan solusi kepada nasabah. “Di sini yang kemudian membawa keberhasilannya karena kami menempatkan syariah tadi sebagai solusi. Ini solusi yang bisa dipakai oleh semua orang,” ujarnya.

Selain soal penyamaan kepentingan di dalam organisasi bank itu sendiri, pekerjaan rumah yang tak kalah penting bagi perbankan syariah adalah soal produk. Taswin mengatakan selama ini persepsi yang berkembang adalah produk perbankan syariah kurang lengkap atau pun kalau ada kurang kompetitif dibanding produk perbankan konvensional.

Taswin berpendapat persepsi demikian tidaklah benar. Karena kenyataannya produk perbankan syariah sudah berkembang pesat. Strukturnya juga menurutnya friendly dan sustainable. “Kalau orang sekarang bicara Environmental Social Governance (ESG) itu produk syariah dari awal sudah sangat ESG. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bagi pengguna produk ini bahwa produk ini tidak ramah lingkungan, tidak ramah sosial maupun melanggar governance,” ujarnya.

Tetapi diakuinya memang masih ada pekerjaan rumah yaitu bagaimana perbankan syariah lebih mandiri. Selama ini kesannya, perbankan syariah hanya men-syariah-kan produk yang dimiliki bank konvensional. Kalau produknya dianggap kurang halal, maka dihalalkan. Tetapi sebetulnya produknya masih mirip dengan produk konvensional. “Ini yang mungkin jadi PR [pekerjaan rumah] kita semua untuk bisa mengubahnya karena kita harus bisa punya produk yang konvensional tidak ada, enggak mesti ada konvensionalnya, tetapi berdiri sendiri dan itu menarik,” ujarnya.