Bukan Sekadar Komoditas, Presiden Jokowi Harus Tegas soal Harga Gas

Kemarahan Presiden Joko Widodo soal mahalnya harga gas untuk industri mendapat tanggapan dari pelaku usaha. Pemerintah diminta membuat keputusan politik yang tegas agar harga gas untuk industri bisa murah sehingga bisa mendukung pembangunan industri nasional.

Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Hulu dan Petrokimia Achmad Widjaja mengatakan, pihaknya menilai hitung-hitungan pemerintah tentang gas saat ini seharusnya bukan lagi kalkulasi komersial. Sebab, gas merupakan bahan baku pupuk, energi buat industri dan gas bermanfaat untuk PT PLN (Persero) menunjang pembangunan.

“Ini (gas) kan sebagai penunjang keseimbangan industri bertumbuh sehingga pemerintah harus mempunyai keberanian memberi instruksi, bukan lagi menunggu kalkulasi (komersial). Sebab, ekstra biayanya semua datang dari komersialisasi perusahaan Negara (PT PGN Tbk (Persero)),” kata Ahcmad saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan Whatsapp, Selasa (7/1).

Menurut Achmad, hitung-hitungan antara PT PGN yang merupakan perseroan terbuka itu tidak akan ketemu dengan pemerintah. Karena itu, yang perlu ditegaskan adalah kebijakan atau perintah presien kepada pembantunya untuk melaksanakan agar harga gas ini bisa menunjang pembangunan industri nasional.

“Tidak ada pilihan lain selain instruksi, seperti halnya (pemerintah) kita memutuskan kerosin (minyak tanah) ke gas melon, beberapa tahun yang lalu,” kata Achmad.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti mahalnya harga gas. Jokowi menyebut gas merupakan modal pembangunan industri nasional. Gas bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional. Itu sebabnya, Presiden Jokowi minta jajarannya untuk mengkalkulasi soal harga gas ini agar lebih kompetitif.