CEO Freeport Indonesia: Fungsi  Public Affairs Bukan ‘Pemadam Kebakaran’

Fungsi public affairs bukanlah ‘pemadam kebakaran’ yang baru muncul saat perusahaan atau organisasi sedang ditimpa masalah. Tetapi divisi ini mestinya dilibatkan dalam semua proses bisnis perusahaan mulai dari perencanaan hingga kemudian melakukan engagement dengan pemangku kepentingan (stakeholders).

Berbicara di Public Affairs Forum Indonesia, Tony Wenas, Chief Executive Officer (CEO) PT Freeport Indonesia  mengatakan perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah pasti memerlukan fungsi atau divisi public affairs karena sejumlah faktor yaitu beragamnya pemangku kepentingan (stakeholders) perusahaan. Ditambah lagi industri-industri di Indonesia diatur dengan ketat (very highly regulated). Dunia saat ini juga sudah sangat transparan dimana sosial media berkembang begitu cepat. Apapun yang terjadi di perusahaan bisa secepat kilat menyebar di media sosial.

“Sehingga fungsi public affairs termasuk fungsi komunikasi itu memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dimana pun atau industri apa pun, sektor apa pun di Indonesia,” ujar Tony, Kamis (15/10).

Tony berpendapat para praktisi public affairs di perusahaan harus sudah terlibat sejak awal perencanaan bisnis atau program perusahaan. “Public affairs ini bukan pemadam kebakaran dan juga bukan tukang urus izin saja. Tetapi fungsi public affairs ini harus direncanakan di awal dari project itu akan dilaksanakan atau masih dalam tahap perencanaan. Dan begitu juga dalam perencanaan perusahaan ke depannya. Setiap tahun kita membuat rancangan budget, rencana kerja dan sebagainya, ini harus melibatkan public affairs di awal,” ujarnya.

Selanjutnya public affairs melakukan engagement dengan para pemangku kepentingan yang beragam. Dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan ini, menurut Tony, perusahaan mesti mempunyai pesan kunci (key message) yang disesuaikan sedemikian rupa sesuai dengan target audiensnya. Dalam hal ini, para praktisi public affairs juga mesti memperhatikan juga konteks politik, sosial, budaya dan struktur masyarakat itu sendiri.

Tony mengatakan dalam engagement dengan stakeholders ada banyak tantangan. Karena itu, hal pertama yang mesti dilakukan adalah memetakan para pemangku kepentingan perusahaan. Untuk stakeholders pemerintahan saja ada beragam meski sama-sama pemerintah.

“Ada Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, yang walaupun sama-sama di Pemerintah belum tentu mereka mempunyai pola pikir atau cara berpikir yang sama. Jadi setiap kementerian pasti berbeda, apalagi begitu ganti menteri, ada ganti kebijakan lagi dan ini tentu saja harus mendapat perhatian khusus dari kita,” ujarnya.