Sarana Multi Infrastruktur Fokuskan Pembiayaan yang Hasilkan Pendapatan

Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memfokuskan pembiayaan bagi pemerintah daerah (Pemda) sejak 2016. Kriteria Pemda yang dibidik berdasarkan kapasitas fiskal mereka, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Daerah Timur menjadi salah satu daerah prioritasnya.

Dalam pembiayaan, skema mitigasi risiko menjadi salah satu hal yang sangat penting juga. Apa lagi mengingat pembiayaan-pembiayaan dengan horizon jangka panjang. Reporter Iconomics, Ahmad Faisal Pristianto mewawancarai Presiden Direktur PT. SMI, Edwin Syahruzad di Universitas Indonesia (UI), Depok pada Senin (11/11/2019). Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana teknis pembiayaan yang dilakukan SMI?

Jadi ada Undang-Undang Nomor 33 (tahun 2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 (tahun 2018) yang mengatur tata cara pemerintah daerah mendapat pinjaman dan terdapat pula jenis-jenis pinjaman yang dapat dilakukan. Ada jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi kita menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

Bagaimana mitigasi risikonya?

Pertama kami punya perangkat instrumen yakni interceptdari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 174 (tahun 2016) yang mengatur tata cara pinjaman SMI ke daerah apabila daerah gagal bayar Kementerian Keuangan memberikan jaminan kepada kami dengan melakukan pemotongan anggaran daerah. Namun tidak pernah terjadi karena dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah sangat disiplin dalam pembayaran pinjaman. Kedua, kami punya Forum Risk Protocol, jadi forum yang beranggotakan SMI, Kemenkeu, Kemendagri dan Kemenko Perekonomian ini secara berkala melakukan pertemuan membahas isu-isu strategis mengenai pinjaman tersebut. Jadi sebelum terjadi gagal bayar itu kita bisa mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi dan dapat dijadikan sebagai “early warning” untuk pemda peminjam.

Mana saja daerah ekspansi SMI dan apa pula pertimbangannya?

 Sosialisasi kita masih fokus pada Indonesia Timur, karena penyerapan anggaran di sana masih sangat kurang jadi perlu di genjot. Dan sebenarnya Papua itu memiliki kapasitas fiskal yang kuat, namun kapasitas dalam penyiapan proyek yang kurang sehingga perlu sosialisasi khusus untuk daerah sana.

Apa lagi skema-skema baru yang akan diinisiasi SMI?

Kami akan memfokuskan pembangunan infrastruktur yang bersifat revenue. Jadi seharusnya pemda memperluas skala peminjamannya, bukan hanya mencakup projek-proyek yang pembayarannya dari APBD tapi juga projek-proyek yang memberikan revenue sehingga hasil dari revenue tersebutlah yang bisa dijadikan sumber pembayaran sisanya dari APBD. Jadi ketergantungan terhadap fiskal di daerah semakin berkurang dan lebih disiplin dalam pembayaran.