Search Results for: Pelni
Larangan Mudik: Pelni Hentikan Sementara Penjualan Tiket hingga Juni 2020
Setelah pemerintah menetapkan larangan mudik, beberapa perusahaan transportasi mulai menghentikan operasionalnya dan menjual tiket perjalanan kepada masyarakat. PT Pelni (Persero) tak terkecuali ...Ini 2 Komisaris Baru PT Pelni (Persero)
Kementerian BUMN memutuskan menunjuk Eddy Susanto Soepadmo dan Marwanto sebagai anggota dewan komisaris baru di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni. ...Menteri BUMN Ajukan PMN Rp44,2 Triliun, Simak Rincian BUMN yang Diajukan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp44,2 triliun yang akan dialokasikan untuk 16 perusahaan BUMN. Menteri ...Hutama Karya Ajukan PMN Rp 1 T dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2024
PT Hutama Karya (Persero) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) dari cadangan pembiayaan investasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar ...Anggota Komisi VI Ini Sempat Tanyakan soal Tarif Feri Batam-Singapura, KPPU Akan Jawab Secara Tertulis
Tarif Feri Batam-Singapura Meroket, DPR Minta KPPU Kaji Adanya Intervensi Kartel Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak mengaku belum mendapatkan ...Bank DKI Berusia 63 Tahun, Pj Gubernur DKI Jakarta Beri Pesan Penting
Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan harapan Bank DKI dapat terus menjadi mitra dalam mendukung Program Kerja Pemerintah ...Usai Cabut Izin Usaha 3 Perusahaan, OJK Masih Awasi Khusus 7 Perusahaan Asuransi Bermasalah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha tiga perusahaan asuransi pada tahun 2023 lalu. Regulator dan pengawas sektor jasa keuangan ini masih ...Langkah Tegas OJK, 6 Perusahaan Keuangan Dicabut Izin Usahanya pada 2023
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil keputusan tegas atas beberapa perusahaan sektor jasa keuangan yang bermasalah. Karena tak kunjung ada perbaikan, pengawas dan ...Komisi VI Minta BUMN Transportasi Pastikan Ketersediaan dan Kesiapan Armada Hadapi Nataru
Komisi VI DPR meminta perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) sektor transportasi untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan armada untuk menghadapi momen hari ...Komisi VI Setujui PMN Definitif Senilai Rp 28,1 T untuk Beberapa BUMN di Tahun 2024, ...
Komisi VI DPR menyetujui penyertaan modal negara (PMN) definitif kepada beberapa perusahaan yang ada di bawah naungan Kementerian BUMN untuk tahun anggaran ...
