Ciptakan Ekosistem agar UMKM Bisa Terlibat di Bisnis Inti BUMN

Badan usaha milik negara (BUMN) dengan pendapatan dan laba yang dihasilkannya dinilai memiliki modal kuat menjadi sebagai penggerak ekonomi nasional. Tugas mulia itu memang telah dirancang sejak awal mendirikan BUMN terutama di masa-masa sulit seperti pandemi Covid-19.

“Dari sisi pendapatan BUMN pada 2015, misalnya, itu mencapai Rp 1.699 triliun dengan total laba bersih senilai Rp 150 triliun. Sementar pada 2019, pendapatan total BUMN sekitar Rp 2.000 triliun, dengan laba bersih Rp 210 triliun. Saya kira ini menjadi modal kuat penggerak ekonomi,”kata Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza dalam sebuah webinar, Selasa (3/11).

Di samping itu, kata Faisol, BUMN diharapkan bisa membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di masa-masa pandemi ini. Semisal, memberi kesempatan kepada UMKM untuk ikut serta dalam proses belanja BUMN. Proses belanja itu diharapkan tidak hanya dalam capital expenditure, melainkan juga di belanja operasional.

“Total belanja BUMN senilai Rp 818 miliar yang terbagi dalam beberapa paket antara Rp 250 juta hingga Rp 14 miliar atau 20,29% dari total capex. Penawaran ini tentu mengingatkan kita bahwa BUMN memiliki tugas menjadi pendorong perekonomian bawah semisal UMKM yang merupakan agen pembangunan itu,” kata Faisol.

Keikutsertaan UMKM  dalam proses belanja BUMN, kata Faisol, dibuktikan Kementerian BUMN dengan membentuk platform PaDi untuk memasarkan produk-produk UMKM. Ini penting karena UMKM yang berjumlah sekitar 60 juta unit itu mampu menyerap 96% tenaga kerja.

Sebenarnya, kata Faisol, ada 3 kelemahan di UMKM selama ini. Pertama, dari sisi akses permodalan; kedua, kontrol kualitas dan kesinambungan produk; dan ketiga, kemampuan penetrasi pasar. Dari ketiga masalah ini, pemerintah dinilai baru membantu UMKM dari sisi permodalan.

“Akses permodalan (untuk UMKM) selama ini kita ketahui ada PT BRI (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM (Persero). Yang 2 masalah terakhir seharusnya BUMN bisa masuk sehingga tercipta ruang ekosistem di semua sektor (UMKM),” kata Faisol.

Karena itu, kata Faisol, Komisi VI selama 2 masa sidang terakhir berupaya “mengawinkan” BUMN sebagai lokomotif ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM. Dan di masa sidang selanjutnya, gagasan tersebut diharapkan bisa terealisasi agar UMKM yang menderita di masa Covid-19 bisa bangkit kembali.

Menurut Faisol, restrukturisasi kredit di masa Covid-19 tidak cukup membantu UMKM untuk terlepas dari keterpurukan. Pasalnya, apa yang dihadapi UMKM saat ini adalah ketiadaan pendapatan karena permintaan anjlok. Permintaan inilah dicoba dipindahkan ke BUMN untuk menghidupkan UMKM.

“Kita di Komisi VI berharap bahwa BUMN betul-betul menciptakan ekosistem di mana UMKM bisa terlibat dalam bisnis inti BUMN. Platform PaDi sebenarnya sudah jadi jembatan, tapi perlu ada upaya lanjutan agar ada semacam UMKM affirmative action di BUMN untuk berproduksi dan menghasilkan atau menyerap tenaga kerja,” kata Faisol.