Politics
Komisi II DPR akan Panggil Penyelenggara Pemilu Tentukan Penjadwalan Pelantikan Kepala Daerah
Komisi II DPR mengusulkan dua opsi dalam penjadwalan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 baik yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi maupun ...Megawati Singgung Ada yang Incar Kursi Ketum PDI Perjuangan
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyinggung ada pihak yang ingin menyasar kursi ketua umum partainya menjelang Kongres VI PDIP. Megawati pun ...Singgung Pencabutan TAP MPRS 33/1967, Megawati Berterimakasih ke Prabowo dan MPR
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri merasa bahagia atas pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden ...PDIP Jamin Hasto Tak Kabur Usai Menjadi Tersangka
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dipastikan tidak kabur usai menjadi tersangka di KPK dalam kasus terkait Harun Masiku. Jaminan tersebut disampaikan ...Biaya Haji Tahun 2025 Turun, Presiden Ingin Biaya Ditekan Lagi dan Wakil Ketua DPR Dasco ...
Panitia Kerja (Panja) Haji dari Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan penurunan biaya haji saat bertemu dengan Presiden ...Bos Rental Mobil Ditembak, DPR: Langkah Tepat Tetapkan 3 Oknum Anggota TNI Jadi Tersangka
Penetapan tersangka terhadap tiga oknum anggota TNI AL yang menembak bos rental di rest area Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak merupakan langkah yang ...DPR Minta Penggunaan Senpi Dievaluasi Pasca Penembakan Bos Rental Mobil
Kasus penembakan oleh anggota TNI AL terhadap seorang warga di rest area Tol Tangerang-Merak hingga meninggal dunia disorot Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). ...Komisi II Akan Jadikan Putusan MK soal Penghapusan Ambang Batas Presiden sebagai Norma Baru di ...
Komisi II DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase mengusung calon presiden dan wakil presiden. ...Putusan MK soal Ambang Batas Presiden Dinilai Angin Segar untuk Demokrasi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden untuk mengajukan pasangan calon presiden/calon wakil presiden dinilai sebagai angin segar untuk demokrasi ...Fraksi Demokrat Ingatkan Pemerintah agar Penerapan PPN 12% Tidak Memberatkan Masyarakat
Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% tidak memberatkan masyarakat bawah. Karena itu, penerapan Undang-Undang (UU) Harmonisasi ...
