Pakar Komunikasi Baca Sinyal Akhir Agustus: Publik “Lelah dan Menagih”

Paruh kedua Agustus kembali menjadi periode yang perlu dicermati pemerintah dan pelaku komunikasi. Dalam dua tahun terakhir, periode setelah perayaan 17 Agustus diwarnai peningkatan mobilisasi publik dan aksi massa.

Pakar komunikasi sekaligus Managing Director & Founder The Communications Fardila Astari mengatakan, pola tersebut terlihat dari aksi Garuda Biru atau Peringatan Darurat pada 21–22 Agustus 2024, serta gelombang aksi yang melahirkan 17+8 Tuntutan Rakyat pada 25–31 Agustus 2025.

“Kalau kita perhatikan keduanya, itu terjadi setelah 17 Agustus. Jadi bukan sebelum, bukan pada hari itu. Dan ini bukan kebetulan kalender. Ini adalah pesan sosiologis,” kata Fardila dalam acara The Iconomics 7th Indonesia Public Relations Summit 2026 di Jakarta, Kamis (6/8). 

Menurut Fardila, pembacaan tersebut bukan ramalan bahwa demonstrasi pasti terjadi pada akhir Agustus 2026. Analisis itu digunakan untuk melihat tanda-tanda yang sudah muncul dan hal-hal yang masih dapat diubah.

“Jadi ini bukan ramalan, tapi ini membaca tanda-tanda. Tanda-tanda yang bisa saja mengatakan bahwa akan terjadi apa di 31 Agustus nanti,” ujar kandidat doktor Sosiologi di Universitas Indonesia ini.

Fardila mengatakan terdapat sejumlah alasan mengapa paruh kedua Agustus menjadi periode sensitif. Salah satunya adalah momentum penyampaian pidato kenegaraan dan nota keuangan yang membuat publik dapat melihat arah kebijakan pemerintah, termasuk alokasi anggaran, tunjangan, dan prioritas belanja.

Faktor kedua adalah 17 Agustus sebagai “panggung kontras”, ketika cita-cita bangsa dirayakan secara terbuka, tetapi pada saat yang sama masyarakat dapat membandingkannya dengan realitas yang mereka rasakan.

Ketiga, terdapat narasi seperti “merdeka”, “kedaulatan rakyat”, dan “rakyat” yang berasal dari negara sendiri. Narasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi publik untuk menagih realisasi.

Percakapan Publik Meningkat

Untuk membaca situasi tersebut, Fardila menggunakan data percakapan publik dari CARMA Intelligent sepanjang 2022 hingga 2026. Menurut CARMA, percakapan biaya hidup nyaris datar sepanjang 2022 hingga awal 2025, lalu menanjak dan melonjak sejak awal 2026. 

Jumlah percakapan biaya hidup yang sebelumnya relatif rendah meningkat menjadi sekitar 235 ribu pada Juni 2025, kemudian mencapai 549 ribu pada Maret 2026 dan 665 ribu pada Juni 2026.

Fardila menilai lonjakan percakapan tidak bisa semata-mata dianggap sebagai akibat algoritma media sosial atau pihak yang sengaja menggoreng isu.

“Hampir setiap lonjakan besar itu terjadi ketika ada, pertama, pengumuman kebijakan. Kedua, dugaan korupsi. Dan ketiga, respons pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, setiap respons pemerintah terhadap suatu isu berpotensi kembali meningkatkan percakapan publik.

“Jadi kalau hari ini ada respons dari pemerintah, pasti akan naik. Apa pun itu bentuknya,” ujarnya.

Perubahan karakter percakapan publik juga menjadi perhatian Fardila. Pada 2024, percakapan mulai melebar dari persoalan harga menjadi daya beli dan keamanan kerja. Pada 2025, isu ekonomi mulai dikaitkan dengan tata kelola dan konsekuensi keputusan pemerintah.

Sementara pada 2026, CARMA menyebut kondisi tersebut sebagai structural anxiety atau kecemasan struktural.

“Jadi bukan cemas karena bulannya berat, tapi cemas karena memang ada yang tidak pas. Ada yang tidak berpihak,” katanya.

Menurut Fardila, ketika keluhan publik masih berupa persoalan harga, penyelesaiannya bukan berada di tangan praktisi komunikasi. Tapi ini pekerjaan kebijakan fiskal,” ujarnya.

“Kita ini tidak bisa menurunkan harga lewat siaran pers, betul? Tidak bisa juga berpura-pura bisa menurunkan harga lewat siaran pers,” lanjutnya.

Namun, persoalan berubah ketika masyarakat mulai mempersepsikan adanya ketidakadilan.

“Tapi begitu percakapannya berubah menjadi kata ‘tidak adil’, itu adalah sepenuhnya pekerjaan kita. Karena ‘tidak adil’ itu bukan pertanyaan tentang angka. Tapi pertanyaan tentang siapa yang dianggap menikmati dan siapa yang dianggap menanggung,” kata Fardila.

Ia juga menemukan isu yang berkembang semakin bersifat institusional, bukan partisan. Isu seperti penyalahgunaan kekuasaan, akuntabilitas, keadilan, dan korupsi menjadi lebih menonjol dibandingkan partai politik atau ideologi politik.

“Percakapannya menjadi semakin institutional, bukan lagi partisan,” ujarnya.

Fardila memetakan perubahan emosi publik dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, publik disebut “marah secara moral”, ditandai antara lain dengan Garuda Biru dan Peringatan Darurat. Pada 2025, sentimennya berubah menjadi “terhina dan berduka”, dengan kemunculan simbol Brave Pink dan Hero Green.

Sementara pada 2026, nada publik yang terlihat adalah “lelah dan menagih”.

“2026, lelah dan menagih. Kita saat ini posisinya, netizen semua ini adalah lelah dan menagih,” katanya.

Menurut dia, 31 Agustus tahun ini berpotensi menjadi momentum ketika publik kembali menagih berbagai tuntutan yang muncul pada 2025.

“Menagihnya apa? Tanggal 31 Agustus adalah tanggal di mana Brave Pink, Hero Green akan kita tagih,” ujarnya.

Pagar Mal sebagai Sinyal

Dalam konteks tersebut, berbagai tindakan yang muncul menjelang akhir Agustus perlu dibaca sebagai bagian dari tanda-tanda sosial. Salah satunya adalah keputusan sejumlah pusat perbelanjaan memasang pagar atau pengamanan tambahan.

Bagi Fardila, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan teknis keamanan, tetapi juga bentuk komunikasi nonverbal mengenai kekhawatiran pihak yang memasangnya.

“Pagar-pagar yang tinggi yang dibangun oleh beberapa mal, itu adalah komunikasi,” katanya.

“Itu adalah ketakutan. Jadi apa yang mereka sampaikan itu adalah perasaan takut. Takut kalau terjadi demonstrasi. Dan mereka mungkin sudah mendapatkan informasi itu,” lanjutnya.

Meski demikian, satu tanda belum cukup untuk menyimpulkan akan terjadi demonstrasi besar. Fardila menggunakan indikator lain untuk membaca situasi, termasuk kondisi di bandara.

“Coba tongkrongin di bandara. Ada tidak eksodus? Kalau tidak ada, berarti ya masih levelnya aman,” ujarnya.

Fardila mengingatkan bahwa situasi belum final. Pada 6 Agustus, masih terdapat 25 hari sebelum 31 Agustus untuk mengubah arah situasi.

“25 hari untuk mengubah prediksi hari ini untuk tidak menjadi apa-apa di tanggal 31 Agustus nanti,” katanya.

Menurutnya, respons institusi justru dapat menentukan apakah keresahan berkembang menjadi eskalasi. Ia menyebut enam respons kaku yang berpotensi membuka “keran-keran protes”, yakni menyangkal, menjawab emosi dengan prosedur, menggunakan bahasa pasal di ruang duka, menyebut persoalan sebagai ulah “oknum”, melakukan sekuritisasi komunikasi, serta memberikan klarifikasi yang terlambat.

“Kalau misalkan economic pressure, itu pasti akan terjadi public frustration. Pasti akan terjadi perceived injustice, institutional distrust, digital mobilization, sampai pada titik demonstrasi,” katanya.

Karena itu, Fardila mengingatkan komunikasi tidak boleh hanya bekerja di hilir dengan membantah informasi.

“Menangani misinformasi saja tidak akan menyelesaikan persoalan reputasi Bapak dan Ibu apabila keluhan yang mendasarinya itu dibiarkan,” ujarnya.

“Bisa membersihkan asap, tetapi tidak bisa mematikan api,” lanjutnya.

Fardila kemudian mengajukan tiga pertanyaan kepada institusi menjelang akhir Agustus: apakah refleks pertama ketika krisis adalah menyangkal atau mengakui; siapa yang berwenang berbicara dalam enam jam pertama; serta apakah institusi memiliki bukti nyata atas perbaikan yang dilakukan.

“Apakah kita punya bukti yang bisa ditunjukkan atau hanya bisa komitmen yang dibacakan saja?” katanya.

Menurut Fardila, klaim perbaikan juga harus memperoleh validasi dari pihak ketiga, seperti akademisi, pakar, dan influencer.

“Bukan institusinya sendiri yang mengatakan bahwa saya sudah melakukan banyak hal,” ujarnya.

Dengan demikian, akhir Agustus menurut Fardila tidak harus berujung pada demonstrasi. Namun, berbagai tanda yang muncul perlu dibaca lebih awal agar pemerintah dan institusi memiliki waktu untuk memperbaiki persoalan yang menjadi sumber keresahan publik.