Wakil Ketua DPR Dasco Serahkan Penanganan Dugaan Kasus Eks Kepala BGN kepada APH
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1)/Iconomics
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa proses penegakan hukum terkait mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH) yakni Kejaksaan Agung.
Menurut Dasco, DPR menghormati setiap langkah hukum yang dilakukan institusi penegak hukum dan tidak akan mencampuri proses yang sedang berjalan.
“Apa pun itu, kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri,” kata Dasco usai Rapat Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (03/06/2026).
Dasco mengaku telah menerima informasi mengenai penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan terhadap kantor BGN. Namun, ia belum mengetahui secara rinci perkembangan terbaru, termasuk kabar mengenai adanya pihak-pihak yang diamankan dalam proses tersebut.
Di sisi lain, Dasco mengungkapkan bahwa DPR melalui Komisi IX sebelumnya telah menyampaikan sejumlah catatan evaluasi terkait kinerja dan tata kelola BGN kepada pemerintah.
Menurut dia, pergantian pimpinan di lembaga tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah merespons berbagai masukan yang disampaikan DPR.
“Beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain, saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah,” ujarnya.
Dasco menekankan bahwa fokus DPR selama ini adalah mendorong perbaikan tata kelola dan efektivitas program di BGN. Evaluasi yang disampaikan Komisi IX, kata Dasco diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah dalam menjalankan program-program strategis, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional terhitung sejak 2 Juni 2026.
Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden RI dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (02/06/2026) malam.
Hingga saat ini, pemerintah belum menjelaskan secara rinci alasan di balik pergantian pimpinan BGN tersebut. Sementara itu, proses hukum yang tengah berlangsung masih berada dalam penanganan aparat penegak hukum.
