Abu Vulkanik Anak Krakatau Berpotensi Ganggu Kesehatan, Legislator Minta Pelindungan Khusus Kelompok Rentan

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan kesehatan masyarakat menyusul masih berlangsungnya aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda. Sebab abu vulkanik GAK yang menyebar di sejumlah wilayah berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Netty mengatakan, erupsi Anak Krakatau tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan kebencanaan dan keselamatan warga di wilayah sekitarnya, tetapi juga perlu mendapat perhatian serius dari perspektif kesehatan masyarakat, terutama dengan adanya sebaran abu vulkanik ke sejumlah daerah.

“Erupsi Anak Krakatau harus kita lihat bukan hanya sebagai persoalan kebencanaan, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama dari risiko paparan abu vulkanik,” kata Netty pada Selasa (8/9).

Seperti diketahui, erupsi Gunung Anak Krakatau yang kini berstatus Level III atau Siaga menyebabkan sejumlah dampak terhadap masyarakat, termasuk dari sisi kesehatan.

Sebaran abu vulkanik GAK diketahui mencemari udara di berbagai daerah seperti Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, serta mengganggu jarak pandang. Paparan abu vulkanik dapat mengancam kesehatan masyarakat.

Terkait hal ini, Netty meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama pemerintah daerah untuk memastikan kesiapsiagaan puskesmas, rumah sakit dan tenaga kesehatan di wilayah terdampak, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya gangguan pernapasan, iritasi mata dan gangguan kesehatan lainnya.

“Jangan sampai kita baru meningkatkan kesiapsiagaan setelah masyarakat dalam jumlah besar datang ke fasilitas kesehatan. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini,” ujar politisi PKS tersebut.

Netty secara khusus meminta pemerintah memberikan perhatian kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan.

“Kelompok rentan memiliki kebutuhan perlindungan yang lebih khusus. Mereka harus menjadi prioritas dalam mitigasi dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik,” jelas Netty.

Selain itu, anggota Komisi Kesehatan DPR ini meminta pemerintah memastikan ketersediaan alat perlindungan bagi masyarakat di wilayah yang mengalami paparan abu vulkanik. Terutama, kata Netty, ketersedian masker.

“Namun perlindungan tidak cukup hanya dengan membagikan masker,” tambah Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII tersebut.

Menurut Netty, pemerintah juga perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kondisi kualitas udara, tingkat risiko paparan serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melindungi kesehatan.

“Masyarakat membutuhkan informasi yang sederhana, cepat dan mudah dipahami. Kapan harus membatasi aktivitas di luar rumah, siapa yang harus lebih berhati-hati, dan kapan harus segera mencari pertolongan kesehatan,” papar Netty.

Netty juga menyoroti perlunya perhatian terhadap pekerja yang tetap harus menjalankan aktivitas di luar ruangan, seperti pengemudi ojek online, petugas kebersihan, nelayan dan pekerja lapangan lainnya.

“Mereka memiliki risiko paparan yang lebih tinggi karena tidak selalu memiliki pilihan untuk menghentikan aktivitas. Karena itu, aspek perlindungan bagi para pekerja juga harus menjadi bagian dari mitigasi,” tegasnya.

Netty pun meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pengawasan terhadap sanitasi lingkungan. Termasuk memastikan sumber air dan bahan makanan masyarakat tetap aman dari kemungkinan kontaminasi abu vulkanik.

Tak hanya itu, Netty juga mendorong koordinasi yang kuat antara Kementerian Kesehatan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penanganan dampak erupsi berjalan terpadu.

“Informasi mengenai aktivitas gunung, sebaran abu dan langkah perlindungan kesehatan harus saling terhubung. Jangan sampai masing-masing lembaga bekerja sendiri-sendiri sementara masyarakat membutuhkan informas yang utuh,” pungkas Netty.