Politics
Intervensi Danantara di Ojol, DPR: Pemerintah Targetkan Potongan Komisi Turun ke 8%
Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi melakukan langkah strategis dengan mengakuisisi sebagian saham sejumlah perusahaan aplikator transportasi daring ...Soroti Kegagalan Sistem Keselamatan Usai Kecelakaan Kereta, Anggota Komisi VI DPR Singgung Dirut KAI
Tragedi kecelakaan kereta api antara KA Argo Bromo Anggrek dan kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/04/2026) malam ...Ketua DPR Ingatkan Pemerintah dan KAI Pasca Kecelakaan Kereta Api di Bekasi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani meminta pemerintah bersama operator perkeretaapian segera memperbaiki sistem keamanan jalur kereta api ...KNKT Didesak Investigasi Menyeluruh Kecelakaan KRL dan Argo Bromo Anggrek di Bekasi
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera melakukan investigasi menyeluruh atas kecelakaan kereta ...DPR Desak Investigasi Menyeluruh dan Audit Sistem Keselamatan Pasca Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur
Kecelakaan kereta api yang melibatkan kereta commuter line atau disebut kereta listrik (KRL), sebuah taksi dan KA Argo Bromo di lintasan Stasiun ...Respons Kecelakaan Kereta di Bekasi, Komisi V DPR Desak Kemenhub dan KAI Tuntaskan Darurat Perlintasan ...
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan darurat perlintasan sebidang kereta api menyusul kecelakaan yang ...Qodari Pimpin Bakom, Fokus Perkuat Orkestrasi Komunikasi Pemerintah
Muhammad Qodari resmi dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia. Dalam pernyataan perdananya, Qodari menegaskan prioritas utama lembaganya adalah mengoptimalkan ...Temukan Indikasi Suap Penyelenggara Pemilu, KPK Usulkan Lima Langkah Perbaikan Sistem
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi praktik penyuapan terhadap penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Temuan itu tertuang dalam kajian yang dilakukan KPK melalui ...KPK: Penegakan Hukum Masih Lemah untuk Tindak Pelanggaran Pemilu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan umum (pemilu) di Indonesia masih belum optimal, baik di tingkat nasional maupun ...KPK Soroti Minimnya Pengawasan Kaderisasi Parpol
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perlunya pembentukan lembaga pengawas khusus untuk mengawal proses kaderisasi partai politik. Langkah ini dinilai krusial guna menutup ...
