Respons Rencana Gibran, Politisi Golkar Doli Kurnia Sebut Perkara Ijazah Sudah Final

Polemik ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak politik. Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai proses hukum terkait persoalan tersebut telah selesai setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan.

Menurut Doli, tidak ada lagi alasan untuk menganggap persoalan ijazah Gibran masih berada dalam proses penyelesaian di dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

“Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final,” kata Doli saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan Doli merespons rencana Gibran menempuh jalur hukum lanjutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya.

Namun, bagi Doli, setelah MK dan MA mengeluarkan putusan, persoalan itu tidak lagi semata-mata menjadi urusan hukum. Perhatian berikutnya justru tertuju pada langkah politik DPR dalam menyikapi putusan kedua lembaga itu.

Doli mengingatkan DPR tidak bisa bersikap pasif. Apalagi, masa sidang DPR kembali dimulai pada Selasa ini. Momentum inilah dinilainya dapat dimanfaatkan anggota parlemen untuk menggunakan hak konstitusional, termasuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Hak itu merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dapat digunakan DPR dalam proses pemakzulan presiden maupun wakil presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.

Komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP, kata Doli, bahkan telah berlangsung sejak masa reses. Dengan dimulainya masa sidang, komunikasi tersebut dapat dilanjutkan melalui mekanisme resmi di parlemen. Artinya, polemik dokumen pendidikan Gibran kini berpotensi berkembang menjadi pembahasan politik di DPR.

Sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.

Di tengah perkembangan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa pagi (10/11/2026). Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.

Prasetyo kemudian meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri itu. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Gibran.

Di sisi lain, Gibran menyebut Prabowo menyarankan dirinya untuk terus berjuang melalui jalur pengadilan guna menyelesaikan polemik ijazah tersebut.