PDI Perjuangan Nilai Hak Menyatakan Pendapat Paling Rasional untuk Persoalan Ijazah Gibran

PDI Perjuangan (PDIP) menilai mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menjadi jalur paling rasional untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, partai berlambang banteng moncong putih itu belum akan mengajukan hak itu dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/11/2026).

Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengatakan penggunaan HMP dinilai lebih efektif dan efisien dari sisi waktu dibandingkan mekanisme lainnya. Meski demikian, langkah politik itu masih membutuhkan proses panjang di internal fraksi.

“Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Andreas mengungkapkan komunikasi di antara anggota Fraksi PDIP DPR RI terkait polemik ijazah Gibran terus berlangsung. Namun, PDIP masih akan mencermati perkembangan politik dan dinamika dalam rapat paripurna sebelum menentukan langkah berikutnya.

Artinya, meski HMP mulai dilirik sebagai jalur penyelesaian, PDIP belum memastikan kapan hak itu akan diajukan secara resmi.

Menurut Andreas, persoalan ijazah Gibran juga tidak bisa dilepaskan dari adanya dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, DPR perlu mencermati persoalan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan konstitusi.

“Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengungkapkan adanya keinginan sejumlah anggota DPR lintas fraksi untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan Gibran melalui mekanisme resmi di parlemen.

Dasco menyebut aspirasi itu tidak hanya datang dari organisasi masyarakat, tetapi juga anggota DPR dari berbagai fraksi.

“Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Namun, Dasco mengingatkan DPR belum memasuki masa sidang. Pada Senin (9/11/2026), para anggota DPR masih menjalani masa reses dan berkegiatan di daerah pemilihan masing-masing. DPR baru kembali membuka masa sidang pada Selasa (10/11/2026).