Legislator Nilai Program Satu Orang Satu Rekening Permudah Akses Digitalisasi Bansos

Anggota Komisi XI DPR, Charles Meikyansah menyambut baik program Satu Orang Satu Rekening. Menurutnya, pembukaan rekening gratis bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal dapat memudahkan masyarakat di era digitalitasi.

“Program Satu Orang Satu Rekening ini menjadi dukungan dari Negara untuk memperluas akses perbankan kepada masyarakat. Ini sebuah program yang baik dan sangat bermanfaat, khususnya bagi kelompok warga menengah ke bawah,” kata Charles Meikyansah pada Senin (9/11).

Seperti diketahui, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2026. Salah satu program yang segera direalisasikan adalah pembukaan rekening bank gratis bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Lewat Program Satu Orang Satu Rekening ini, pemerintah menargetkan pembukaan rekening bagi sekitar 25,16 juta penduduk dewasa. Sasaran program ini adalah masyarakat berusia 17 tahun ke atas dari kelompok desil 1 hingga desil 4 yang belum memiliki rekening bank.

Adapun nantinya setiap rekening akan memperoleh saldo awal sebesar Rp 50 ribu, dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 1,28 triliun. Saat ini, pemerintah masih mematangkan pelaksanaan Program Satu Orang Satu Rekening.

Program tersebut ditargetkan dapat berjalan dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Terkait hal ini, Charles mengatakan Program Satu Orang Satu Rekening dapat membantu kebutuhan masyarakat terhadap akses digitalitasi keuangan.

“Hari ini kita ketahui, digitalisasi sudah menyentuh semua lini termasuk dalam transaksi keuangan sehari-hari. Program Satu Orang Satu Rekening akan mempermudah akses digitalisasi keuangan masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Charles menilai bantuan pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memilikinya dapat mendukung langkah pemerintah terhadap program digitalisasi bansos. Apalagi sasaran pada program Satu Orang Satu Rekening mayoritas merupakan masyarakat penerima manfaat bansos.

Sebagai informasi, digitalisasi bansos (bantuan sosial) adalah transformasi penyaluran bantuan pemerintah melalui sistem digital terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan kecepatan proses.

Program ini terus diperluas oleh Kementerian Sosial bersama kementerian/lembaga terkait dan ditargetkan mencakup 50% penduduk Indonesia dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos Digital) hingga Desember 2026.

Dengan digitalisasi bansos, penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui mekanisme transfer langsung (Government-to-Person/G2P Payment) ke rekening perbankan penerima manfaat, bukan lagi berupa subsidi barang atau melalui pihak ketiga.

“Program Satu Orang Satu Rekening juga menjadi pendekatan yang tepat untuk mendukung digitalisasi bansos yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Charles.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan perbankan dan keuangan negara ini pun mendorong pemerintah untuk menggalakkan sosialisasi dan edukasi mengenai program ini. Dengan demikian, kata Charles, masyarakat semakin memahami kebermanfaatan dari Program Satu Orang Satu.

“Selagi Pemerintah mematangkan program ini, lembaga otoritas dan bank pelaksana perlu memperluas informasi mengenai ketentuan sebelum program diluncurkan,” ungkap anggota Fraksi Partai NasDem itu.

Menurut Charles, pihak bank dapat menggunakan sarana yang ada untuk memperjelas program dan kelanjutannya. Termasuk penjelasan tentang biaya administrasi, saldo minimum, penarikan, transfer, serta perlakuan terhadap rekening yang tidak aktif.

“Warga perlu mengetahui berapa saldo yang dapat digunakan dan biaya yang mungkin timbul setelah rekening dibuka. Kepastian tersebut membantu masyarakat memilih cara bertransaksi yang sesuai kebutuhan,” kata Charles.

Sementara bagi pemerintah, Charles menilai sosialisasi dapat memanfaatkan perangkat desa yang memiliki akses lebih dekat kepada masyarakat.

“Karena sasarannya adalah kelompok masyarakat rentan yang biasanya awam terhadap akses perbankan, maka penjelasan melalui perangkat RT/RW bisa lebih memudahkan penyaluran informasi,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur IV tersebut.

Lebih lanjut, Charles mendorong adanya pendampingan bagi warga yang membutuhkan. Menurutnya, masyarakat yang kesulitan untuk datang ke bank dapat difasilitasi oleh pihak kelurahan.

“Bisa menggunakan metode jemput bola sehingga sasaran masyarakat yang dituju dalam program ini betul-betul mendapat kemudahan saat pembukaan rekening,” ujar Charles.

Di sisi lain, Komisi XI DPR meminta pihak perbankan menyiapkan kebutuhan program hingga tingkat cabang dan agen. Charles menyoroti mengenai masyarakat yang tinggal jauh dari layanan bank.

“Kesiapan juga perlu memperhitungkan kebutuhan sarana bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi bank terdekat,” kata Charles.

Charles pun mengingatkan kemungkinan adanya masyarakat penerima manfaat yang sebelumnya sudah pernah memiliki rekening, namun tidak aktif karena tak lagi dipergunakan.

“Mekanisme pembukaan juga perlu mengantisipasi warga yang memiliki rekening lama tetapi kehilangan akses. Pemeriksaan terhadap keadaan tersebut diperlukan agar solusi yang diberikan sesuai kebutuhan, termasuk pemulihan akses apabila memungkinkan,” ujar Charles.

Kepada pihak bank, Charles juga mendorong tersedianya bantuan aktivasi dan pengaduan yang mudah dijangkau.

“Warga harus memperoleh penjelasan apabila terjadi kendala, langkah penyelesaian, dan pihak yang dapat membantu untuk mengatasi persoalan tersebut,” ujar Charles.

Charles mengatakan, pihak otoritas juga perlu memastikan agar rekening bank bagi masyarakat dari program ini dapat digunakan tak hanya saat penerimaan bantuan dari pemerintah.

“Masyarakat harus dapat menggunakan rekening untuk menerima penghasilan, menyimpan uang, atau memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari,” kata Charles.

Charles juga meminta agar ada evaluasi berkala demi memastikan kebermanfaatan dari program tersebut.

“Program yang baik ini akan semakin maskimal jika disertai evaluasi yang dapat menjangkau setiap adanya kendala. Hal tersebut diperlukan dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan program pemerintah dengan sebesar-besarnya,” kata Charles.