Ahrie Sonta di-PTDH Buntut Kasus Penyadapan, Komisi III DPR: Tanggung Jawab Etik Harus Ada Efek Jera

Anggota Komisi III DPR, Abdullah mendukung langkah Polri yang menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution buntut kasus penyadapan presiden. Abdullah mendorong agar ketegasan Polri dibarengi dengan pengusutan tuntas dalam kasus ini.

“Kami mengapresiasi langkah Polri menegakkan pertanggungjawaban etik melalui sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution,” kata Abdullah pada Rabu (11/11).

“Penegakan tanggung jawab etik memang harus ada efek jera bagi siapapun yang menyalahgunakan kewenangan, bahwa tidak ada yang kebal hukum di Negara demokrasi,” ujar politisi PKB tersebut.

Seperti diketahui, Ahrie Sonta Nasution yang merupakan salah satu tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Ahrie dijatuhi sanksi berat, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Sementara 3 tersangka lainnya juga akan menjalani sidang serupa, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri menyatakan, tidak ada perlakuan istimewa maupun impunitas terhadap jenderal bintang 4 itu.

“Ini menunjukkan ketegasan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Tentunya masyarakat juga berharap agar langkah yang baik ini diikuti oleh seluruh jajaran Polri,” ujar Abdullah.

“Keputusan sanksi etik tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan kewenangan kepolisian yang tunduk pada hukum, prosedur, dan tanggung jawab profesi,” tambahnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Abduh itu mendorong agar sanksi etik terhadap para pelaku penyadapan presiden diikuti dengan penegakan hukum yang profesional. Menurutnya, penyidikan pidana perlu terus berjalan untuk mengungkap rangkaian perbuatan, pihak yang terlibat, dan tujuan penggunaan informasi hasil penyadapan.

“Penegakan etik merupakan langkah penting dalam pertanggungjawaban profesi. Pengusutan pidana perlu menjelaskan siapa yang menjalankan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, berdasarkan bukti yang dapat diuji,” kata Abduh.

Anggota Komisi Hukum ini pun meminta penyidik menelusuri jalur pemberian perintah, penggunaan akses, dan pihak yang menerima hasil penyadapan. Abduh menilai, setiap dugaan keterlibatan tersangka perlu diperiksa sesuai perannya, sehingga pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan perbuatan yang terbukti.

“Pengamanan bukti elektronik juga perlu menjadi perhatian, termasuk catatan akses dan informasi yang relevan dengan dugaan penghapusan data,” terang Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI itu.

Kemudian mengenai keterangan saksi-saksi, Abduh mengingatkan agar diperiksa bersama bukti pendukung, dengan memastikan saksi dapat memberikan penjelasan secara aman.

“Ketegasan hukum akan semakin kuat ketika didukung pemeriksaan yang lengkap dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang setara, dan setiap dugaan harus dibuktikan,” ungkap Abduh.

Abduh juga mendorong Polri menjelaskan perbaikan pengendalian internal yang dilakukan setelah temuan perkara.

“Penjelasan perlu menunjukkan bagaimana akses terhadap perangkat dibatasi dan penggunaan kewenangan diperiksa,” kata Abduh.

Melalui fungsi pengawasan DPR, Abduh mengatakan Komisi III akan mengawal perkembangan penanganan perkara. Komisi III DPR sudah menjadwalkan rapat kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi untuk membahas perkembangan penanganan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.

“Kami juga akan meminta penjelasan mengenai kelengkapan pengusutan, perlindungan proses pembuktian, dan penyelesaian pertanggungjawaban sesuai hukum,” kata Abduh.