Prabowo Klaim Tutup 290 BUMN, Hemat Rp50 Triliun dan 750 Perusahaan Tak Produktif Dibidik
Presiden Prabowo Subianto mengungkap langkah besar pemerintah merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari total 1.074 BUMN yang ada, sebanyak 290 perusahaan diklaim telah ditutup karena dinilai tidak produktif dan terus membebani keuangan negara.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
“Saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, perampingan di tubuh BUMN telah memangkas biaya operasional atau overhead sekitar Rp50 triliun. Penghematan itu antara lain berasal dari pengurangan biaya gaji direksi, perjalanan dinas, sewa gedung hingga sewa kendaraan.
“Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun,” ujarnya.
Prabowo pun kembali menegaskan bahwa restrukturisasi belum berhenti. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN ditekan hingga maksimal 300 perusahaan pada 31 Desember 2026. Artinya, lebih dari 750 BUMN lainnya berpotensi ditutup atau direstrukturisasi apabila dinilai tidak produktif.
“Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. (Sebanyak) 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” kata Prabowo.
Ia menyebut langkahnya ini, sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.
Prabowo menilai, efisiensi BUMN bukan sekadar memangkas jumlah perusahaan, tetapi juga membuka ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Ia menargetkan penghematan pemerintah bisa menembus lebih dari Rp70 triliun.
“Target kita harus menghemat Rp70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” tuturnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengapresiasi jajaran pimpinan Danantara. Bersamaan dengan itu, ia melontarkan gagasan untuk membentuk badan ad hoc atau mekanisme khusus guna mengusut pengelolaan BUMN selama tiga dekade terakhir.
Prabowo bahkan membuka kemungkinan adanya kebijakan berupa amnesti khusus bagi pihak-pihak yang bersedia mengakui kesalahan dan bertobat.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,” ujarnya.
Namun, Prabowo menegaskan keputusan mengenai gagasan tersebut akan diserahkan kepada DPR dan para wakil rakyat.
“Kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” kata Prabowo.
