Kementerian Keuangan: Stimulus Fiskal dan APBN Terus Ditingkatkan agar Ekonomi Pulih

Peran stimulus fiskal dan APBN terus ditingkatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh kinerja program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sampai dengan Juli 2021, belanja negara telah mencapai Rp1.368,4 triliun atau tumbuh 9,3%, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp952,8 triliun serta Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp415,5 triliun.

Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi belanja barang K/L tumbuh signifikan sebesar 78,7% (yoy) dipengaruhi akselerasi program PEN 2021 serta pembatasan kegiatan yang ketat di awal pandemi tahun 2020. Belanja barang K/L digunakan untuk pengadaan 65,79 juta dosis vaksin, pemberian bantuan kepada 10,5 juta Pelaku Usaha Mikro, biaya perawatan untuk 377,7ribu pasien Covid-19, dan bantuan BOS kepada 4,15 juta siswa sekolah Kemenag.

Realisasi belanja modal juga tumbuh signifikan sebesar 83,3% (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020, antara lain untuk pembangunan dan preservasi bendungan, jaringan irigasi, jalur KA, jalan, jembatan, dan rumah sakit. Selanjutnya, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial tumbuh sebesar 10,1% (yoy), dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19. Manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat melalui anggaran perlindungan sosial antara lain adalah penyaluran kartu sembako kepada 15,9 juta KPM, bantuan program keluarga harapan bagi 9,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10 juta KPM, program prakerja kepada 2,8 juta peserta, bantuan iuran JKN kepada 96,5 juta PBI, diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan, penyaluran BLT Desa kepada 5,3 juta KPM, serta bantuan kuota internet kepada 34,4 juta siswa dan tenaga pendidik. Selain itu, realisasi anggaran kesehatan tumbuh 50,7% (yoy), terutama dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 seperti penyediaan vaksin, obat-obatan, perawatan pasien, serta insentif nakes. Realisasi subsidi baik subsidi energi maupun nonenergi tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, masing-masing mencapai 24,0% (yoy) dan 8,8% (yoy), antara lain digunakan untuk subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg, listrik, subsidi bunga KUR dan IJP.

Sementara itu, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per 31 Juli 2021 mencapai Rp415,53 triliun atau 52,2% target APBN 2021. Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam mendorong realisasi TKDD, salah satunya dengan percepatan pemenuhan syarat penyaluran pada DAK NonFisik (DAKNF). Di samping itu, Pemerintah memberikan tiga tambahan jenis transfer baru pada komponen DAKNF, antara lain Dana Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pemerintah juga mengandalkan program PEN untuk menyeimbangkan penanganan Kesehatan dan perekonomian. Program PEN merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan Varian Delta.

Realisasi program PEN sampai dengan 20 Agustus 2021 mencapai Rp326,16 triliun atau 43,8% dari pagu. Realisasi di sektor kesehatan mencapai Rp77,18 triliun, digunakan untuk penggunaan RS Darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 426,94 ribu pasien, pemberian insentif untuk 861,9 ribu nakes, dan santunan kematian untuk 278 nakes, pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang. Selanjutnya, di sektor perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp99,33 triliun terutama untuk pemberian bantuan PKH, BST, Kartu prakerja, bantuan kuota internet, subsidi listrik, bantuan subsidi upah, dan bantuan beras. Sementara itu, di program prioritas terealisasi sebesar Rp50,25 triliun digunakan untuk Program Padat Karya K/L, Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Fasilitas Pinjaman Daerah.

Selain itu, Pemerintah juga mendukung dunia usaha melalui dukungan UMKM dan korporasi, serta pemberian berbagai insentif usaha. Dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp48,02 triliun terutama untuk pemberian bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar 11,84 juta usaha, IJP UMKM dan korporasi, penempatan dana pada bank, serta subsidi bunga KUR dan non KUR. Sementara pemberian insentif usaha telah terealisasi sebesar Rp51,97 triliun untuk insentif PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP Properti, dan PPnBM Mobil.