Libur Isra Mi’raj dan Nyepi, Pemerintah Larang Pegawai Negeri ke Luar Daerah

Pemerintah melarang para pegawai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD bepergian ke luar daerah selama liburan panjang. Pelarangan tersebut untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 karena liburan panjang selama masa liburan Isra Mi’raj dan Hari Raya Nyepi pada 10 s.d. 14 Maret 2021.

Kebijakan tidak hanya “Pelarangan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD” tapi juga ada “Himbauan untuk Pegawai Swasta/Perusahaan”.

Kepala BNPB selaku KaSatgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan bahwa musim liburan selalu berpotensi meningkatkan kasus aktif harian, sehingga Presiden meminta kepada Menko Perekonomian sebagai Ketua KPC-PEN untuk membatasi pegawai ASN/ TNI/ Polri dan BUMN/D untuk bepergian ke luar kota.

“Sedangkan untuk swasta, sudah dibicarakan dengan Kadin, agar membuat himbauan kepada perusahaan-perusahaan agar membatasi karyawannya untuk bepergian ke luar kota pada liburan ini,” kata Doni salami keterangan resmi tertulis.

Pemerintah menyebutkan pelaksanaan PPKM ke-I dan II (periode 25 Januari sampai 8 Maret 2021) berhasil meredam laju penambahan kasus aktif Covid-19 pada level nasional. Per 7 Maret 2021 jumlah kasus aktif sebanyak 147.740 kasus, mengalami penurunan 5,95%% atau 9.348 kasus dibandingkan kasus aktif per 21 Februari 2021 yang sebanyak 157.088 kasus. Jika dibandingkan dengan keseluruhan kasus, maka kasus aktif per 7 Maret 2021 sebesar 10,71%, dan ini mengalami penurunan dari 12,29% pada 21 Februari 2021 lalu.

Terdapat 6 provinsi pelaksana PPKM yang berhasil menurunkan persentase kasus aktifnya, yakni Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Banten, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim), sedangkan tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jatim berhasil menurunkan jumlah dan persentase kasus aktif.