Pembangunan Partisipatif Diperlukan untuk Tekan Kesenjangan

Populasi kaum urban di kota-kota Asia terus meningkat. Jumlahnya, menurut PBB, mencapai sekitar 2,3 miliar orang. Diperkirakan aan mencapai 3,5 miliar pada 2050. Dari jumlah itu juga termasuk mereka yang disebut sebagai kaum miskin kota.

Ketimpangan. Begitulah dampak dari meningkatnya jumlah kaum urban yang terdiri atas kaum miskin kota. Sepertiga jumlahnya, kata PBB. Maka, untuk menanganinya, para ahli pembangunan mengimbau pengambil keputusan untuk melibatkan mereka dalam pembangunan.

Kaum miskin kota umumnya tinggal di daerah kumuh dan selalu diancam penggusuran karena berbagai alasan. Di Jakarta dengan konsep “Smart City”, kaum miskin kota acap digusur atas nama pembangunan.

Elisa Sutanudjaja dari Rujak Center for Urban Studies menuturkan, kota-kota besar di Asua sebagian besar campuran dari formalitas dan informalitas. Tetapi, pengambil keputusan tidak pernah netral: selalu menghadapkan formal dan informal; legal dan ilegal.

Laporan PBB menyebut, mayoritas populasi di Asia Pasifik untuk kali pertama adalah kaum urban. Dan lebih setengahnya tinggal di kota. Laporan itu juga menyebut kota-kota di kawasan yang layak untuk ditinggali adalah Singapura, Australia, Jepang dan Korea Selatan.

Kota-kota tersebut mengakomodir kepentingan seluruh warganya. Menjembatani kesenjangan digital dan membangun ketahanan perubahan iklim menjadi prioritas. Dalam hal ini mereka melibatkan kaum miskin kota. Dengan kata lain, adanya pemerataan sumber daya.

Tetapi, banyak juga pengambil keputusan mengabaikan penduduk miskin, termasuk mereka penduduk yang berada di daerah kumuh dan bekerja sebagai pedagang kaki lima. Kota-kota tidak direncanakan untuk orang miskin. Dengan demikian, hanya memperdalam kesenjangan.