Soal Harga Vaksin Booster Covid-19, Bio Farma Masih Tunggu Regulasi

PT Bio Farma (Persero) mengaku masih menunggu ketetapan pemerintah yang berhubungan dengan regulasi vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster, baik dari sisi penentuan harga yang hendak dijual maupun jenis vaksin yang akan dipakai.

“Tentu kami juga menunggu dari aspek regulasi mengenai jenis vaksin apa yang akan digunakan, tentunya dalam untuk harga ini tentu akan ditetapkan oleh pemerintah dengan pendampingan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Kepala Bagian Operasional Pelayanan PT Bio Farma Erwin Setiawan dalam diskusi virtual pada 18 September 2021.

Meski demikian, kata Erwin, jika mengacu pada harga vaksin Gotong Royong, referensi harga vaksinasi dosis ketiga diperkirakan tidak jauh beda dengan harga vaksin Gotong Royong yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah.

“Kemarin ini kan vaksin yang berbayar yang digunakan untuk vaksinasi Gotong Royong itu kurang lebih harganya sekitar Rp188 ribu ya kalau tidak salah, dan untuk jasa layanannya kurang lebih Rp 117 ribu,” ujar Erwin.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai bahwa pemerintah akan memberikan harga yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Melki yakin bahwa harga yang nantinya akan ditentukan oleh pemerintah, memiliki batas minimal dan maksimal penjualan, sehingga para pelaku bisnis di sektor itu tidak dapat sewenang-wenang mematok harga di luar penyesuaian yang dianjurkan oleh pemerintah.

“Kami percaya bahwa pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, memastikan bahwa seluruh vaksin yang masuk ini sudah betul-betul memenuhi unsur emergency of crisis, sehingga Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) juga sudah memastikan aman, kemudian efikasinya oke, berkhasiat, bermutu, dan bisa dipakai,” ucap Melki.

Melki mengimbau kepada masyarakat yang memang dinilai mampu secara finansial untuk dapat mendukung program vaksinasi dosis ketiga jika memang diharuskan untuk membayar.

“Sehingga nanti DPR RI akan memulai untuk proses booster ini bagi kalangan masyarakat yang mampu jangan memakai dana mekanisme pemerintah, tapi harus menggunakan dana yang mereka miliki,” tuturnya.