Produsen Peralatan Listrik Minta Pemerintah Lakukan Negosiasi Kebijakan Tarif Trump

Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan industri dalam negeri melalui pencegahan masuknya produk impor ke pasar domestik. Hal itu dilakukan untuk merespons kebijakan tarif respirokal yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Ketua Umum APPI, Yohanes P. Widjaja mengatakan pasar domestik Indonesia merupakan pasar yang memiliki ukuran besar dengan daya beli tinggi. Karena itu, perlu disikapi secara bijak dan benar mengenai masuknya produk-produk impor dari luar negeri.

“Oleh karena itu, perlu bagi industri atau asosiasi industri meminta perlindungan dari pemerintah atas pemberlakuan kebijakan BMI (bea masuk impor) AS tersebut,” kata Yohanes dalam keterangan resmi pada Sabtu (5/4).

Selain itu, Yohanes menyebutkan APPI meminta pemerintah untuk segera melakukan negosiasi dengan AS terkait tarif impor produk kelistrikan. Penerapan tarif impor produk listrik oleh AS, dinilai akan membawa dampak negatif terhadap ekspor produk listrik Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengekspor produk transformator tenaga, transformator distribusi, panel listrik tegangan menengah, panel listrik tegangan rendah, dan meter listrik.

“Produk peralatan listrik dari Indonesia secara kualitas sudah mampu untuk bersaing di pasar Internasional, dan kami membutuhkan kehadiran pemerintah untuk mempertahankan industri lokal,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Yohanes mengatakan APPI meminta agar kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tetap dipertahankan. TKDN dinilai ampuh untuk meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri, terutama yang berasal dari belanja pemerintah.

Kebijakan TKDN, kata Yohanes, memberi jaminan kepastian investasi, dan menarik minat investor baru ke Indonesia.

“Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia. Penerapan TKDN untuk proyek-proyek yang bersumber dana APBN yang saat ini diterapkan oleh pemerintah adalah sudah tepat guna melindungi produsen dalam negeri,” tambahnya.