Alami Pembengkakan Biaya, Komisi VI Akan Dalami PMN ke Kereta Cepat Tahun Ini

Komisi VI DPR akan mendalami usulan penyertaan modal negara (PMN) tunai senilai Rp 4,1 triliun untuk menutup cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang menjadi beban konsorsium Indonesia. Tambahan PMN itu disebut dibutuhkan tahun ini sehingga diusulkan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022.

Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji mengatakan, usulan tersebut dilakukan lewat surat terpisah setelah ada keputusan dari Komite Kereta Cepat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.

“Nanti biar lebih paham lagi setelah dikirimkan data selengkapnya. Kalau perlu focus group discussion nanti. Ini kan belum disetujui juga,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Kamis (16/6).

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo dalam pemaparannya mengatakan, estimasi cost overrun sesuai dengan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) senilai US$ 1,176 miliar hingga US$ 1,9 miliar. Dari jumlah itu, untuk engineering, procurement, construction (EPC) senilai US$ 600 juta hingga US$ 1,2 miliar.

Selanjutnya, kata Didiek, untuk pembebasan lahan ini masih ada potensi antara US$ 100 juta hingga US$ 300 juta, lalu biaya head office dan pra-operasi akan diprediksi sekitar US$ 50 juta hingga US$ 200 juta, kontingensi sekitar US$ 200 juta, financing cost US$ 200 juta, dan biaya lainnya antara US$ 10 juta hingga US$ 50 juta.

“Dengan asumsi bahwa 75% dari cost overrun disetujui Beijing Yawan dan CDB untuk dapat di-cover pinjaman baru CDB, maka porsi cost overrun yang menjadi tanggung jawab sponsor Indonesia sebesar Rp 2,5 triliun hingga Rp 4,1 triliun, yang ini akan diusulkan dalam PMN tahun 2022, setelah ada keputusan dari Komite Kereta Cepat sebagaimana Perpres 93/2021,” kata Didiek.

Karena itu, kata Didiek, pihaknya akan menjalankan arahan yang disampaikan anggota maupun pimpinan Komisi VI, termasuk dalam hal melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Bila diperlukan pendalaman, KAI bersedia untuk diundang kembali baik dalam bentuk FGD maupun dari Komisi VI.

“Kami sudah menyampaikan pesan kepada Pak Wamen (Kartika Wirjoatmodjo) untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Banggar DPR. Jadi dalam waktu dekat akan dilakukan koordinasi untuk mendorong PMN di tahun 2022 ini, untuk selesainya Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini,” kata Didiek.