Anggota DPD Ini Tolak RUU tentang DKI Jakarta, Ini Alasannya

Anggota DPD Abdul Kholik menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Pasalnya, dalam salah satu ketentuan di RUU RUU tersebut dinilai tidak memihak terhadap warga DKI Jakarta.

Bahkan, ujar Abdul Kholik, sinyal tersebut semakin jelas ketika pemerintah daerah berencana akan menghapus nomor induk kependudukan (NIK) warga DKI Jakarta yang tinggal di Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pembentukan RUU tentang DKI Jakarta ini sebagai konsekuensi dari UU Ibu Kota Negara (IKN) yang mengamatkan ibu kota pindah ke Kalimantan Timur.

Dalam UU IKN, kata Abdul Kholik, peraturan tersebut akan berlaku paling lambat 2 tahun setelah dilaksanakan. Karena itu, Jakarta akan berubah statusnya dan tidak lagi menjadi ibu kota sehingga DPD mengusulkan Jakarta menjadi wilayah dengan otonomi khusus bidang keuangan dan ekonomi.

“Maka nantinya lembaga ekonomi dan keuangan, seperti Bank Indonesia dan pasar modal tidak perlu dipindahkan dari wilayah DKI Jakarta,” kata Abdul Kholik dalam keterangan resminya, Rabu (24/5).

Selanjutnya, kata Abdul Kholik, pihaknya juga mendorong agar status warga Jakarta tidak dicabut meski sudah tidak lagi bermukim di wilayah Jakarta, khususnya warga suku Betawi. Rencana pemerintah menghapuskan status warga Jakarta, akan berdampak terhadap hilangnya hak-hak akan layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transportasi.

Di samping itu, kata Abdul Kholik, warga Jakarta telah memberikan kesempatan kepada masyarakat di luar Jakarta untuk tinggal di wilayahnya meski harus tersisih. “Soal kependudukan yang melindungi hak warga DKI ini harus menjadi bagian dari kekhususan pada UU DKI ke depan,” tuturnya.