Aturan Teknis NIK Jadi NPWP Akan Diatur Setelah RUU HPP Disetujui di Paripurna DPR

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut pemberlakuan teknis untuk pelaksanaan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) masih menunggu dinamika yang terjadi di DPR. Dinamika itu terkait dengan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang antara lain memuat NIK menjadi NPWP.

“Masih akan menunggu dinamika pembahasan akhir bersama DPR,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor saat dihubungi, Rabu (6/10).

Proses pembahasan RUU tersebut, kata Neilmaldrin, pihaknya bersama Komisi XI DPR masih akan meneruskan pembicaraan ke tingkat II/pengambilan keputusan pada sidang paripurna DPR. Setelah terdapat keputusan final atas RUU HPP, maka akan segera diterbitkan aturan pelaksana yang mengatur terkait mekanisme teknis pengintegrasian NIK dengan NPWP.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Sarmuji mengatakan, RUU HPP ditujukan untuk mewujudkan pajak yang berkeadilan sekaligus pajak yang bisa memberikan manfaat dan dapat berkontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kita harus berpikir untuk mengembalikan defisit anggaran kita sesuai dengan ketentuan UU yakni 3%,” kata Sarmuji lewat saluran YouTube TV Parlemen.

RUU HPP, kata Sarmuji, juga dapat dijadikan momentum bagi pemerintah untuk membenahi segala bentuk peraturan perpajakan yang ada selama ini. Dengan adanya RUU HPP diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan lebih baik lagi.

“Mendapatkan momentum revisi perpajakan sekaligus juga mendapatkan momentum untuk menjadikan pajak sebagai instrumen keadilan,” tutur Sarmuji.