DPR dan Pemerintah Akan Bahas Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal APBN 2023

DPR bersama pemerintah akan membahas pembatasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 serta rencana kerja dalam masa siding kali ini. Pembahasan kerangka ekonomi dan kebijakan fiscal APBN 2023 akan mempertimbangkan pandemic Covid-19 yang semakin kondusif saat ini.

Meski demikian, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, langkah antisipasi juga perlu diterapkan mengingat pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. Selama ini relaksasi defisit yang melebar digunakan untuk menangani dampak pandemi Covid-19.

“Tekanan penerimaan yang turun tajam akibat terhentinya sebagian besar kegiatan ekonomi nasional dan global serta untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Dasco dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/5).

Dasco mengatakan, DPR bersama pemerintah juga akan membahas berbagai tantangan besar yang dihadapi Indonesia terutama dalam hal perekonomian di masa mendatang dan perbaikan ekonomi. Dari sisi domestik, krisis pandemi Covid-19 telah mempengaruhi tingkat kemiskinan, pengangguran, dan terjadinya learning lost pada kalangan pelajar dan dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih.

Sedangkan dari sisi global, kata Dasco, tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang memberikan dampak pada peningkatan harga komoditas global juga turut mendorong risiko penanganan inflasi di dalam negeri. Bahkan, APBN 2023 juga akan menanggung sejumlah beban keuangan negara akibat adanya perkembangan dan dinamika perekonomian global khususnya yang berkaitan dengan minyak bumi.

“Dengan kondisi yang demikian maka, kebijakan fiskal dalam mengoptimalkan ruang fiskal APBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional perlu dirancang secara cermat,” ujar Dasco.

Dalam masa sidang ini, kata Dasco, DPR akan berupaya mewujudkan anggaran APBN 2023 agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Negara harus hadir dalam mempermudah kehidupan rakyat dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera,” katanya.