Komisi VI DPR Sepakat Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia

Komisi VI DPR sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia. Maskapai penerbangan nasional ini akan tetap diupayakan tetap terbang untuk melayani masyarakat ke berbagai tujuan.

“Sebagai tindak lanjut dari serangkaian rapat kerja dengan Kementerian BUMN dan jajaran direksi Garuda Indonesia, kami telah membentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia. Kami ingin Garuda Indonesia sebagai flight carrier yang tetap bisa mengudara sebagai maskapai nasional kebanggaan kita,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR H.P. Martin Y Manurung seperti dikutip situs resmi DPR beberapa waktu lalu.

Martin mengatakan, Panja menargetkan akan merampungkan restrukturisasi organisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada masa persidangan mendatang. Panja akan mengerahkan segala tenaga dan pikiran secara maksimal seiring dengan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya mengapresiasi Panja Penyelamatan Garuda Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI juga dibahas rencana bisnis untuk prospek di masa depan dan memperdalam opsi-opsi penyelamatan Garuda Indonesia.

“Semua ini masih dalam tahap awal hingga nanti ada serangkaian proses pendalaman. Kami berharap bisa memperoleh dukungan masyarakat, sehingga maskapai nasional kita bisa berkinerja baik terutama membangun bisnis dengan kinerja keuangan yang sustainable,” kata Tiko.

Sebelumnya, PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi diperpanjang hingga 21 Maret 2022. Garuda Indonesia akan mengoptimalkan proses PKPU itu dan mematangkan rencana perdamaian untuk mencapai kesepakatan terbaik. Ada sekitar 470 kreditor tercatat telah mengajukan tagihan dengan nilai utang sekitar Rp 198 triliun.