Komisi VI Dukung PT Pos Jadi Mitra Resmi KPU soal Pengiriman Logistik Pemilu 2024

Komisi VI DPR mendukung PT Pos Indonesia (Persero) untuk menjadi official partner atau verified vendor logistik pengiriman dalam negeri dan luar negeri pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi PT Pos memiliki program integrasi end to end dan dashboard real time yang terhubung dengan  Sistem Informasi Logistik (Silog) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Komisi VI meminta kepada PT Pos memastikan keamanan logistik Pemilu 2024 dan mengedepankan asas netralitas, jujur, dan adil,” kata Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Sementara itu dalam laporannya, Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, pihaknya menjadi official partner itu berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya. Dalam salah satu definisi regulasi tersebut, PT Pos dinilai memenuhi syarat sebagai penyelenggara pos dinas lainnya, dalam rangka membantu logistik Pemilu 2024.

“Jadi ini peraturan Kominfo yang menjadi dasar kami, bahwa kami eligible untuk mengikuti logistik pemilu,” kata Faizal.

Untuk Pemilu 2004 dan 2009, kata Faizal, PT Pos juga pernah menjadi official partner untuk kiriman domestik dan internasional. Namun, pada Pemilu 2014 dan 2019, PT Pos tidak ditunjuk sebagai official partner, melainkan hanya ikut berkontribusi sebagai subkontraktor logistik pemilu.

Masih kata Faizal, pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan para anggota dan pimpinan Komisi VI. PT Pos siap untuk dipanggil sewaktu-waktu untuk menjelaskan perkembangan soal itu lebih detail.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dan pimpinan Komisi VI, telah menerima kami, dan mendengarkan penjelasan kami tentang persiapan logistik Pemilu 2024,” kata Faizal.