Komisi VI Setujui Tambahan PMN Senilai Rp 17,48 T untuk 2022

Komisi VI DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara (PMN) 2022 yang berasal dari cadangan investasi 2022 senilai Rp 17,48 triliun. Keputusan ini sesuai dengan hasil rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada 4 Juli 2022.

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan, persetujuan PMN tersebut diberikan kepada 3 BUMN yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

“Komisi VI DPR menyetujui pemberian tambahan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022 yang berasal dari cadangan investasi tahun 2022 senilai Rp 17,48 triliun,” kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/11).

Selanjutnya, kata Aria, Komisi VI juga telah menerima penjelasan pihak Kementerian BUMN soal tambahan PMN 2022 kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 3,20 triliun yang juga berasal dari cadangan  investasi tahun 2022. Tujuannya, alokasi pemenuhan setoran modal porsi Indonesia untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

“Atas rencana tambahan PMN tersebut akan dilakukan pendalaman lebih lanjut kepada PT KAI dan PT KCIC,” ujar Aria.

Lebih lanjut, kata Aria, pihaknya memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk menjawab pendalaman dan arahan dari pimpinan dan anggota Komisi VI sesuai dengan waktu yang disepakati.

“Komisi VI DPR memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis dengan lebih detail dan dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI DPR,” ujar Aria.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo memaparkan, pemberian tambahan PMN kepada PT Garuda Indonesia senilai Rp 7,50 triliun yang digunakan untuk restorasi pesawat dan modal kerja post-PKPU sesuai dengan rekomendasi Panja penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR dan hasil rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN.

Kemudian, PT Hutama Karya sebesar Rp 7,50 triliun dengan tujuan penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Selanjutnya, PT BTN sebesar Rp 2,48 triliun yang digunakan untuk penambahan struktur permodalan, dan PT KAI sebesar Rp 3,20 triliun yang bertujuan untuk alokasi pemenuhan setoran modal porsi Indonesia untuk proyek KCJB.

“Dukungan percepatan proses pengajuan PMN yang diharapkan dapat dilakukan pencairan selambat-lambatnya pada Desember 2022, dengan mempertimbangkan estimasi deficit cash flow PT KCIC pada akhir tahun 2022, yang dapat berdampak pada progres pembangunan proyek KCJB yang direncanakan commercial operation date pada Juni 2022,” katanya.