Pujian dan Catatan Kekurangan 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Versi Anggota Fraksi PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin bekerja keras dalam 2 tahun terakhir. Karakter pekerja keras itu dinilai terlihat dari seringnya Presiden Jokowi mengunjungi berbagai daerah di Indonesia.

“Hari ini katakan ada di Madiun, besok sudah ada di Palembang, besoknya lagi Sulawesi. Pak Jokowi kerja kerasnya bagus, kalau untuk saya,” kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera dalam diskusi virtual, Rabu (20/10).

Meski demikian, kata Mardani, PKS juga mencata sejumlah penurunan selama 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Semisal, penurunan indeks demokrasi, indeks persepsi dan jumlah masyarakat yang meninggal karena Covid-19 menjadi perhatian khusus yang harus dibenahi di masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Jadi kerja-kerjanya ada, tetapi kerja yang sistematis dan terorkestrasi perlu ada perbaikan karena beberapa indeks, kita masih punya catatan, dan untuk itu PKS akan tetap menjalankan fungsi sebagai oposisi yang kritis dan konstruktif untuk memberikan masukan,” ujar Mardani.

Selain itu, kata Mardani, pembuatan dan pelaksanaan Undang Undang (UU) Cipta Kerja juga perlu diperhatikan secara serius. Apalagi ada celah dalam UU itu yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat.

“Karena kalau kita melihat niat baiknya seperti yang dikatakan ingin memangkas aturan dan birokrasi, tetapi di pasal-pasalnya ada yang menimbulkan kontroversi, mulai dari potongan 0% bagi beberapa pengusaha batu bara, sampai kepada penggunaan lahan yang sangat liberal,” ujar Mardani lagi.

Karena itu, kata Mardani, pemerintah perlu mengawasi pelaksanaan rancangan peraturan pemerintah yang dinilai akan menjadi aturan pelaksana hampir 70% pasal yang terdapat di UU Cipta Kerja. Soal ini penting dilakukan secara terbuka kepada publik sehingga betul-betul tidak ada yang memancing di air keruh.

“Tidak ada yang mengambil manfaat dari tikungan-tikungan yang ada ini, karena bagaimanapun sebuah kebijakan esensinya adalah bagi rakyat, atau untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” katanya.