Tag: Komisi XI
Maksimalkan Potensi Ekonomi Digital dengan Peningkatan Literasi Masyarakat
Pandemi Covid-19 disebut membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital. Kondisi itu tercermin dari pendapatan negara dari sektor ekonomi digital yang mencapai ...Berkontribusi terhadap Ekonomi, Pesantren Dinilai Layak Dapat Perhatian di APBN
Pesantren dinilai cukup memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia berkat dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, pesantren dinilai perlu mendapat ...Perlu Ruang yang Cukup untuk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Komisi XI DPR bersama pemangku kepentingan lainnya terus berupaya merumuskan ekosistem untuk meningkatkan dan mendorong ekonomi berbasis syariah. Apalagi jika mendapat dukungan ...Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat
Pemerintah diminta mengkaji ulang kebijakan wajib polymerase chain reaction (PCR) bagi penumpang yang menggunakan pesawat udara. Soalnya kebijakan tersebut dinilai terlalu membebani ...OJK Diminta Lakukan Ini untuk Cegah Masyarakat Jadi Korban Pinjol Ilegal
Untuk mencegah masyarakat menggunakan jasa peminjaman ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta mendirikan kantor-kantor atau unit pelayanan di dekat pasar tradisional. Soalnya, ...Anggota Komisi XI Ini Minta OJK Aktif Edukasi Masyarakat soal Pinjol Ilegal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk bertindak aktif dan masif mengedukasi masyarakat dalam hal meminjam ke perusahaan pinjaman daring. Apalagi sudah banyak ...Integrasi NIK Jadi NPWP, Ini Penjelasan Wakil Ketua DPR
Integrasi nomor induk kependudukan (NIK) KTP dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bertujuan mengelompokkan masyarakat wajib pajak sehingga mudah diketahui secara kategori. ...Komisi XI DPR Sebut UU HPP Ditopang 4 Pilar sebagai Fondasi Sistem Perpajakan Nasional
Undang Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disebut ditopang 4 pilar sebagai fondasi sistem perpajakan nasional. Pilar pertama berkaitan dengan penguatan administrasi ...DPR Sahkan RUU HPP Jadi UU
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi UU HPP. Keputusan itu diketok setelah Wakil ...Aturan Teknis NIK Jadi NPWP Akan Diatur Setelah RUU HPP Disetujui di Paripurna DPR
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut pemberlakuan teknis untuk pelaksanaan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) masih ...
